Jakarta (ANTARA News) - Pengamat ekonomi A. Tony Prasetiantono menilai, dana pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) cukup untuk memulai pembangunan proyek monorail yang bisa mengurangi kemacetan lalu lintas.
"Monorail memang tidak menyelesaikan masalah tapi bisa mengurangi kemacetan," katanya dalam paparan proyeksi ekonomi Bank Permata di Jakarta, Selasa malam.
Tony menjelaskan, anggaran pembangunan monorail yang sekitar 400 juta dolar AS itu terlalu kecil, seharusnya dialokasikan sebesar 600 juta dolar AS atau sekitar Rp6 triliun.
"Itu kan bisa diamortisasi hingga 4 tahun, jadi butuhnya sekitar Rp1,5 triliun per tahun," ujarnya.
Dana itu bisa saja dipenuhi dari dana pembangunan gedung DPR yang pada tahun pertamanya saja membutuhkan Rp 1,16 triliun. "Wakil rakyat lebih senang membangun gedung sendiri dibandingkan monorail," tuturnya.
Tony menambahkan solusi pembangunan monorail untuk mengurangi kemacetan juga telah dilakukan oleh kota Bangkok, Thailand.
Tony menilai seharusnya pemerintah tidak mengandalkan pihak swasta dalam membangun proyek infrastruktur penting. "Pembangunan subway membutuhkan Rp26 triliun satu ruas, masih terjangkau kalau pemerintah mau membiayai. Kalau proyeknya selama tujuh tahun, maka membutuhkan dana sekitar Rp 4 trilliun setahun masih masuk akal," tuturnya.
Selain itu, proyek lainnya yang dinilai harus segera diambil alih oleh pemerintah pendanaannya adalah perbaikan bandara internasional Soekarno-Hatta.
"Pembangunan bandara juga masih cari investor asing, padahal waktu pembangunan terminal 3 itu PT Angkasa Pura menyisihkan laba dan dari utang. Sekarang ini, seharusnya pemerintah pasang badan. Kalau satu gate membutuhkan dana Rp1-2 triliun, itu masuk akal," tambahnya.(*)
(E014/Z002/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
