Jakarta (ANTARA News) - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Shiddiq, mengatakan partainya belum membahas penggunaan hak interpelasi untuk mempertanyakan sikap pemerintah mengenai perbatasan Indonesia-Malaysia.

"Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum membahas masalah interpelasi, seperti yang digulirkan Partai Golkar. Itu merupakan hak politik Partai Golkar untuk minta hak interpelasi," katanya di Jakarta, Selasa.

Ia menilai persoalan antara Indonesia dan Malaysia telah mengusik psikologis masyarakat Indonesia sehingga masyarakat tidak mau bangsanya dilecehkan negara seperti Malaysia.

Namun, untuk menyelesaikan permasalahan antara Indonesia dan Malaysia perlu kesepakatan kedua negara mengenai batas laut di daerah perbatasan dan melakukan kontrol terhadap wilayah perbatasan.

"Jadi, saya kira kita tidak perlu meributkan masalah perlu atau tidaknya hak interpelasi. Yang terpenting saat ini, permasalahan Indonesia-Malaysia bisa diselesaikan," kata Ketua Komisi I DPR itu.

Menurut dia, Indonesia perlu meningkatkan posisi tawar kepada Malaysia. Namun, DPR dan pemerintah serta masyarakat harus solid untuk menyelesaikan permasalahan ini.

"Kalau tidak solid, maka akan ditertawakan oleh Malaysia," katanya.

Dia menambahkan PKS melihat hak interpelasi belum relevan dilakukan saat ini.(*)

S037/D007)

Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010