Presiden Minta Pergantian Kapolri Tidak Dipolitisasi

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperingatkan semua pihak untuk tidak mencampuradukkan kepentingan internal dan eksternal terkait penggantian Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung.

"Saya banyak terima sms dan pesan dengan kepentingan ini, saya tidak suka sms yang mencampur adukkan kepentingan ekternal dan internal berkaitan dengan rencana penggantian kepemimpinan di TNI, Kejaksaan Agung dan Kepolisian," kata Presiden dalam rapat terbatas bidang Polhukam di Kantor Presiden Jakarta, Selasa.

Kepala Negara menjelaskan, penggantian Kapolri, Panglima TNI dan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan masa jabatan dan menyatakan agar tidak dibawa ke arah politik.

"Berkaitan dengan rencana penggantian, penggantian ini diatur UU dan sesungguhnya ada kode etik dan etika. Dengan bahasa terang saya katakan saya tidak berharap ada manuver politik dari pihak manapun yang menciderai dan saya tidak ingin ada pertiakaian dan konflik internal atas adanya pejabat baru," tegasnya.

Kepala Negara juga mengatakan ketiga jabatan itu bukanlah jabatan yang masuk ke dalam ranah politik sehingga dalam pemilihannya pun tidak dikaitkan ke arah politik.

"TNI dan Jaksa Agung tidak ada di wilayah politik. Hakikatnya posisi itu juga tidak berada didomain politik, saya pun dalam mengangkat Kapolri, Jaksa Agung dan Panglima bukan semaunya saya sendiri, ada norma perundangan yang harus saya ikuti," katanya.

Kepada Kapolri dan Jaksa Agung saat ini, masing-masing Jenderal Bambang Hendarso Danuri dan Hendarman Supandji, Presiden mengatakan masa-masa menjelang pergantian jabatan ini hendaknya dimanfaatkan untuk menuntaskan seluruh kasus hukum yang tengah ditangani dengan profesional dan kredibel.

"Terkait akhir tugas Kapolri dan Jaksa Agung, saya justru berharap gunakanlah masa konsolidasi ini untuk tuntaskan tugas dan gunakan untuk memberi pertanggung jawaban pada Presiden dan masyarakat," kata Presiden.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Selasa siang menggelar rapat terbatas bidang polhukam untuk membahas sejumlah masalah antara lain penegakan hukum, penyelesaian kasus dengan Malaysia dan lainnya.

Hadir dalam rapat tersebut ketiga menko, Menlu Marty Natalegawa, Mendagri Gamawan Fauzi, Menkumham Patrialis Akbar, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, Jaksa Agung Hendarman Supandji dan sejumlah pejabat lainnya.

(P008*F008/S026)