"Semoga surat Presiden SBY kepada PM Malaysia itu segera ditindaklanjuti dengan pertemuan tingkat tinggi kedua negara, untuk menyelesaikan semua masalah, baik masalah perbatasan dan perlindungan warga kita di sana," katanya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.
Ia mengaku merespons inisiatif rekan-rekannya dari Fraksi Partai Golkar (FPG) yang tengah mengupayakan hak interpelasi terhadap insiden kedaulatan RI itu.
Secara terpisah, anggota Komisi I DPR RI dari FPG, Yoris Raweyai, mengemukakan, pihaknya memang amat tidak paham dengan perilaku sejumlah pejabat Pemerintah RI yang lamban dalam bersikap terhadap Malaysia.
"Yang lebih memperhatikan FPG lagi, adalah, penjelasan Pemerintah yang tidak tegas, terutama antara dua kepentingan. Yakni pertama, menyangkut soal kedaulatan Negara, yaitu penangkapan tiga petugaas Kementerian Kelautan Perikanan (KKP)," ujarnya.
Lalu kedua, menurutnya, mengenai tujuh nelayan Malaysia yang datang melewati batas perairan negara kita dengan maksud mencuri ikan, tetapi dilepas tidak sesuai dengan norma hukum berlaku.
"Ketika kami minta penjelasan, tidak sejalan (yang dijelaskan). Mereka (para pejabat) tidak satu bahasa, bahwa ini keputusan siapa bertanggungjwab, tidak ada yang tuntas dan jelas," ujarnya.
Oleh karena itu, demikian Yoris, fraksinya meminta interpelasi.
Sementara itu, mantan Ketua Komisi III DPR RI dari FPDI-P, Trimedya Panjaitan, menyatakan, sikap Pemerintah atas kasus perbatasan dan pelecehan warga kita sangat menggemaskan.(*)
M036/AR09
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010
