KSP terima usulan 14 program pembangunan Pegunungan Bintang Papua

butuh percepatan pembangunan untuk mengatasi kemiskinan, ketertinggalan, dan keterisoliran daerah

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden menerima usulan 14 program pembangunan Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua, yang disampaikan Staf Khusus Bupati Pegunungan Bintang Yohannes Sardjono, di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin.

Berdasarkan siaran pers KSP yang diterima di Jakarta, Senin, dalam paparannya Yohannes menyampaikan 14 program pembangunan tersebut sebagian terdiri dari pembangunan infrastruktur.

"Mulai dari jalan jembatan, listrik, pos lintas batas Indonesia-Papua Nugini, perhubungan (bandara), jaringan telekomunikasi, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Ada juga infrastruktur olahraga, pemberdayaan masyarakat kampung, perempuan dan anak, pariwisata, sosial kemasyarakatan, serta bidang catatan sipil, kesbangpol dan Satpol PP," papar Yohannes.

Dia mengatakan dari 14 program itu, sudah dua program yakni jalan jembatan dan listrik yang ditindaklanjuti kementerian terkait.

Yohannes berharap setidaknya dua program itu bisa masuk dalam rencana pembangunan pemerintah pusat untuk masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Sementara program-program lainnya diharapkan mendapat dukungan dari KSP yang bisa mengoordinasikan lintas kementerian.

Yohannes menjelaskan pembangunan infrastruktur di Pegunungan Bintang akan menjadi solusi dari kesenjangan masyarakat Papua dengan luar Papua.

Terlebih, kabupaten yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini ini tercatat sebagai salah satu wilayah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah pada level 45,21 dari rata-rata nasional sebesar 70.

“Maka kami butuh percepatan pembangunan untuk mengatasi kemiskinan, ketertinggalan, dan keterisoliran daerah,” jelas Yohannes.

Usulan-usulan Kabupaten Pegunungan Bintang itu pun mendapat respons positif dari para tenaga ahli KSP. Di antaranya, Tenaga Ahli Utama Kedeputian I Helson Siagian, Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Agung Hardjono, Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Bambang Priambodo, hingga Tenaga Ahli Kedeputian V Laos Deo Calvin Rumayom.

Pada kesempatan itu Helson menegaskan dukungannya untuk mendorong usulan-usulan Kabupaten Pegunungan Bintang. Namun Helson memberi catatan agar surat penyampaian usulan tersebut segera dikirim ke kementerian terkait dan ditembuskan ke KSP.

"Dengan begitu, KSP bisa ikut mendorong kementerian terkait agar segera merespons usulan Kabupaten Pegunungan Bintang,” jelas Helson.

Helson juga menyampaikan sebagian besar usulan Kabupaten Pegunungan Bintang relevan dengan konsep Indonesia Sentris, yang mengusung konsep daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Dia pun siap untuk segera menggelar rapat koordinasi dengan berbagai kementerian, baik melalui Kedeputian I, II, III, hingga V KSP.

“Maka, sampaikan usulan tersebut sejelas mungkin. Terutama, data-data terkait infrastruktur yang sudah ada di Kabupaten Pegunungan Bintang,” tutur Helson.