Heli Siaga Bencana Belum Direspon Pusat

Bengkulu (ANTARA News) - Pengadaan helikopter siaga bencana yang diusulkan Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu ke pemerintah pusat belum direspon.

"Usulan itu sudah diajukan pada 2009 tapi sampai saat ini belum ada respon dari pemerintah pusat," kata Kepala BPBD Provinsi Bengkulu, Nana Sujana, di Bengkulu, Minggu.

Pengadaan dua unit helikopter tersebut nantinya akan dipergunakan untuk mendukung aktivitas tanggap darurat jika sewaktu-waktu terjadi bencana khususnya gempa bumi dan tsunami yang rawan menimpa Bengkulu.

Helikopter tersebut akan ditempatkan di kompleks BPDP yang juga didesain sebagai pusat logistik penanggulangan bencana se-Sumatra.

Rancangan pembangunan helipad kata dia sudah dilakukan karena luas areal kompleks BPBD sangat memadai.

"Mudah-mudahan usulan itu bisa direalisasikan karena Bengkulu sangat rawan gempa bumi dan tsunami, apalagi kita memiliki pulau terluar Enggano yang berpenghuni," katanya.

Yohanes mengatakan belum bisa merinci lebih jauh spesifikasi heli yang diusulkan tersebut, karena jenis apapun yang akan diberikan akan diterima BPBD Bengkulu.

Namun diharapkan dapat memuat banyak barang, untuk pendistribusian saat terjadi bencana.

"Semua biaya operasional akan menjadi tanggung jawab kami, begitu juga dengan personel yang akan mengoperasikan heli itu diharapkan dari tim BPBD sendiri," tambahnya.

Selain pengadaan helikopter untuk siaga bencana, BPBD juga akan membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) sebagai salah satu bentuk kelengkapan pusat penanggulangan bencana.

Tim ini diambil dari berbagai personel antara lain kepolisian, TNI, SAR, Orari, Medis, Tagana hingga BMKG.

"Kami memproyeksikan tim ini yang akan bergerak cepat begitu ada bencana," katanya.

Sesuai dengan surat keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 228 tahun 2009, TRC melakukan tugas analisa kaji cepat pada saat terjadinya bencana, yaitu mengumpulkan data dan info aktual tentang bencana, serta menyiapkan data-data yang diperlukan untuk antisipasi dan normalisasi.

Lebih rinci, tugas tersebut antara lain mengkaji secara cepat dan tepat terhadap daerah yang terkena bencana melalui identifikasi terhadap lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana.
(T.K-RNI/D009/P003)