Legislator dukung modernisasi alutsista guna penguatan pertahanan

Pada prinsipnya saya setuju untuk modernisasi alutsista TNI yang hampir 70 persen sudah tua

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin mendukung penuh modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) guna penguatan sistem pertahanan negara.

"Pada prinsipnya saya setuju untuk modernisasi alutsista TNI yang hampir 70 persen sudah tua," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Selain nyaris tua, seluruh alutsista yang dimiliki Indonesia banyak dari hibah negara lain. Modernisasi alutsista telah menjadi kebutuhan agar anggaran TNI tidak habis untuk pemeliharaan alutsista yang sudah tak layak pakai.

Kendati demikian, ia mengakui anggaran yang dibutuhkan untuk modernisasi alutsista tergolong besar. Apalagi, saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19 dan sektor lain juga memerlukan anggaran untuk penanganan.

Dalam meremajakan alutsista, Kementerian Pertahanan mengalokasikan anggaran hingga 1.760 triliun. Namun rencana itu harus mendapat persetujuan Presiden, Menteri Keuangan dan DPR.

Hasanuddin berharap Menteri Keuangan menyetujui rencana pengadaan alutsista meski tak sepenuhnya. Persetujuan Presiden dinilai akan mengakselerasi modernisasi alutsista TNI secara signifikan.

"Kita semua berharap dalam pengadaan nanti tetap memerhatikan akuntabilitas dan sesuai dengan kebutuhan pemakai dalam hal ini TNI," katanya.

Pada kesempatan itu, ia membantah pihak-pihak yang menuding ada kerugian negara dari rencana Kementerian Pertahanan mengalokasikan anggaran hingga Rp1.760 triliun untuk modernisasi alutsista. Sebab, hal itu baru rencana yang disampaikan kementerian terkait.

"Itu kan baru konsep perencanaan awal, belum masuk pada tahap pembelian atau pengadaan," ujar Hasanuddin.

Menurut Hasanuddin, rencana itu masih dikaji dan tentu disesuaikan dengan keuangan negara. Termasuk skema yang akan dilakukan seperti apa dan masih dibahas di Kementerian Keuangan.

"Jadi, kerugian negara bagaimana? Anggarannya saja kan masih dihitung. Bahkan mendapat persetujuan pun belum," katanya.