Bambang Soesatyo: Pemerintah Jangan Intrvensi Pemilihan Ketua KPK

Jakarta (ANTARA News) - Anggota DPR Bambang Soestyo meminta pemerintah tidak melakukan intervensi atau ikut campur tangan dalam pemilihan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya mendesak pemerintah untuk membiarkan proses pemilihan Ketua KPK di DPR berlangsung obyektif dan independen. Pemerintah harus mau menahan diri untuk tidak melakukan intervensi," kata anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo, Jakarta, Minggu.

Sekarang adalah saatnya bagi pemerintah dan DPR untuk menjadikan pemilihan ketua baru KPK sebagai momentum pemulihan dan penguatan peran serta fungsi KPK.

"Saat ini peran dan fungsi KPK dinilai melemah akibat terhentinya proses hukum skandal bailout Bank Century dan upaya memojokan posisi para wakil ketua KPK dengan isu dugaan suap," katanya.

Padahal, ia menilai, untuk mewujudkan good governance, maka Pemerintah, DPR dan rakyat Indonesia butuh KPK yang tangguh dan militan karena tantangan saat ini bukan lagi sekadar memburu koruptor, melainkan juga menangkal serangan balik para koruptor.

"Tantangan lain yang tak kalah strategisnya adalah meraih kembali kepercayaan dan keyakinan rakyat atas komitmen serta konsistensi penegakan hukum di negara ini," ujar anggota DPR dari Golkar itu.

Menurut dia, potret moral dan kinerja institusi penegak hukum sudah membuat rakyat pesimis terhadap agenda penegakan hukum.

Bambang Widjojanto dan M Busyro Muqoddas adalah dua profil calon pimpinan KPK yang mendapat banyak apresiasi dari berbagai elemen masyarakat. Sekalipun, belakangan ini beredar pendapat bahwa Busyro diduga sebagai kandidat yang dijagokan pemerintah.

"Namun, jika salah satu dari mereka terpilih melalui proses yang obyektif dan independen, maka saya yakin bisa menjadi modal dasar mendapatkan kembali kepercayaan rakyat," kata Bambang Soesatyo.

Ia menimpali, "Sebaliknya, jika publik mencium bau intervensi pemerintah dan pemaksaan kehendak melalui partai koalisi dalam pemilihan ketua KPK di DPR, makarakyat akan mencatat agenda penegakan hukum sebagai pepesan kosong."
(ANT/P003)