Aktivitas Penyeberangan Perbatasan Indonesia-Malaysia Normal

Samarinda (ANTARA News) - Ketegangan hubungan antara Indonesia dengan Malaysia pasca penangkapan tiga petugas Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) di Batam tidak mengganggu aktivitas penyeberangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur (Kaltim), menuju negara bagian Sabah, Malaysia.

Kepala Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KPPP) Kabupaten Nunukan, Ajun Komisaris Benny Catur Waluyo, saat dihubungi dari Samarida, Sabtu malam menyatakan, aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Tunon Taka Kabupaten Nunukan ke Sabah, Malaysia tetap berjalan seperti biasa.

"Tidak ada masalah dan situasi disini (Nunukan) tetap berjalan normal. Jalur penyeberangan ke Sabah juga tetap berjalan seperti biasa dan tidak terpengaruh dengan aksi demo yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia," ungkap Benny.

Setiap hari enam kapal yakni KM Labuan V, KM Purnama, KM Malindo, KM Nunukan Ekspress, KM Franchis dan KM Samudra dan 12 `speedboad` (perahu cepat) tetap melayani jalur penyeberangan dari pelabuhan Tunon Taka Nunukan ke Sabah.

"Begituula KM Labuan II yang berlayar dari Sabah ke Nunukan tetap melakukan aktivitas penyeberangan seperti biasa. Jadi, warga di perbatasan Indonesia dengan Malaysia tidak terpengaruh dengan situasi politik kedua negara," katanya.

Warga Nunukan juga berharap agar jalur penyeberangan itu tetap kondusif sehingga mereka tetap bisa menjalankan akktivitasnya, ungkap Kepala KPPP Nunukan tersebut.

Sementara itu Benny juga menyatakan, sebanyak 144 TKI tiba di Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan, Kamis malam (26/8).

"Mereka tiba di Pelabuhan Tunon Taka dari Sabah, Malaysia dengan menggunakan KM. Franchis," ungkapnya.

Ke-144 TKI yang dideportasi tersebut, empat orang diantaranya masih anak-anak, 26 wanita dewasa dan 114 laki-laki dan mereka langsung pulang ke daerah asal masing-masing.

Deportasi TKI itu tidak terkait dengan situasi yang terjadi saat ini, yakni memanasnya hubungan Indonesia dengan Malaysia.

"Mereka dideportasi terkait dokumen dan paspor mereka yang tidak sah atau sudah tidak berlakul agi. Jadi, deportasi ini sudah rutin dilakukan jauh sebelum terjadinya masalah antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia dan murni masalah dokumen saja," ujar Kepala KPPP Nunukan tersebut.
(T.A053/S004/P003)