Pemerintah telah mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 pada Juni

Purwokerto (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa pemerintah telah mengantisipasi kemungkinan terjadi lonjakan kasus penularan COVID-19 pada Juni 2021, menyusul peningkatan mobilitas warga pasca-Lebaran.

"Sekarang sudah kita antisipasi kan. Makanya saya, termasuk berkunjung ke sini, untuk memastikan bahwa di beberapa tempat di Jawa Tengah yang potensial akan menjadi sumber penyebaran itu harus segera kita tangani dengan sungguh-sungguh," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat.

Dia menyampaikan pernyataan itu usai menghadiri puncak acara Milad Ke-56 Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) dan meninjau Gedung UMP Tower KH AR Fachruddin yang baru diresmikan secara virtual oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir.

Muhadjir menekankan pentingnya pemerintah daerah yang bagian wilayahnya bisa menjadi sumber persebaran COVID-19 mengecek implementasi kebijakan pengendalian penularan virus corona di lapangan.

"Di lapangan dilihat betul, apa memang betul-betul apa yang diputuskan di rapat itu, di lapangan memang berjalan dengan baik," katanya.

Selain mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 pada bulan Juni, ia mengatakan, pemerintah mewaspadai persebaran varian baru virus corona yang berasal dari Inggris, Afrika Selatan, dan India.

"Yang sudah kelihatan sangat ganas dari India kan," katanya.

Ia mengatakan bahwa pemerintah berupaya mencegah varian virus corona yang berasal dari India masuk dan menyebar di Indonesia.

"Alhamdulillah sampai sekarang belum ada tanda-tanda terjadi penyebaran, proliferasi belum, tetapi sumber-sumbernya harus sudah kita waspadai, terutama yang sekarang sedang ditangani sungguh-sungguh itu yang dari Sumatera," katanya.

Ia mengatakan, di wilayah Sumatera ada jalur penyeberangan pekerja migran tidak resmi yang menyulitkan pemerintah melakukan pengawasan.

Selain itu, menurut dia, ada lebih dari 500 bus yang belum kembali ke Jawa dari Sumatera.

"Karena itu kemarin dari para Kapolda, terutama Kapolda Sumatra Selatan dan Lampung, meminta untuk diperpanjang untuk melakukan pencegatan, pemeriksaan, dan penindakan (terhadap) mereka yang akan kembali menyeberang ke Jawa," katanya.

Mengenai 14 awak kapal berbendera Panama yang dikonfirmasi terserang COVID-19 setelah tiba di Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap, dia menjelaskan bahwa pemerintah pusat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam penanganannya.

Sebanyak 14 awak Kapal MV Hilma Bulker, yang membawa gula rafinasi dari India, diketahui tertular COVID-19 saat bongkar muatan di Pelabuhan Tanjung Intan. Mereka semua berkewarganegaraan Filipina.

Awak kapal yang positif tertular COVID-19 telah menjalani perawatan di RSUD Cilacap dan seorang di antaranya meninggal dunia.

Menurut hasil pemeriksaan genom yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan, ke-14 awak Kapal MV Hilma Bulker terinfeksi virus corona varian B1617 dari India.

Pemerintah Kabupaten Cilacap sudah melakukan penelusuran kasus dan pemeriksaan pada tenaga bongkar muatan di Pelabuhan Tanjung Intan serta tenaga kesehatan dan pegawai RSUD Cilacap guna mencegah penularan varian virus corona tersebut meluas.