Marzuki: "Travel Advisory" Hal Biasa

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mengatakan, rencana pemerintah Malaysia mengeluarkan nasihat perjalanan (travel advisory) merupakan hal biasa.

"Travel advisory itu hal yang biasa, jika mereka merasa warga negaranya tidak aman di Indonesia," kata Marzuki Alie di Gedung DPR RI Senayan di Jakarta, Jumat.

Menlu Malaysia Anifah Aman menyatakan, jika perlu akan mengeluarkan travel advisory terkait dengan kian maraknya aksi demo yang dilakukan masyarakat Indonesia terhadap kedutaan maupun konsulat negara itu.

Marzuki menegaskan, persoalan antara kedua negara, yakni Malaysia-Indonesia pada dasarnya karena belum disepakatinya batas wilayah kedua negara. Selama ini, perundingan mengenai tapal batas antara kedua negara belum mencapai titik temu.

Marzuki mengatakan, Malaysia mengklaim patroli mereka tidak melanggar batas wilayah karena mereka masih berada di wilayahnya. Sementara pemerintah Indonesia juga mengatakan mereka sudah melewati batas wilayah dan memasuki teritorial Indonesia.

"Karena itu, perundingan soal batas wilayah ini harus segera di lakukan dan dituntaskan," kata Marzuki.

Marzuki menjelaskan, penyelesaian diplomatik atas insiden tersebut harus dikedepankan agar keadaan tidak semakin memburuk.

Akan tetapi, Malaysia juga harus menghormati kedaulatan wilayah Indonesia dengan tidak memancing ketegangan di kawasan Tanjung Berikat Pulau Bintan di Provinsi Kepaulauan Riau.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan, ancaman pemberlakuan nasihat perjalanan bagi warga Malaysia yang akan berkunjung ke Indonesia oleh kemenlu negara itu berlebihan dan bernuansa provokatif.

Menurut Saan, Malaysia sebaiknya tidak melakukan tindakan provokasi terkait dengan memburuknya hubungan kedua negara setelah insiden pelanggaran wilayah perbatasan yang dilakukan oleh polisi Diraja Malaysia, 14 Agustus.

Anggota Komisi VI DPR Sutan Bhatoegana menyatakan, tidak setuju kalau masyarakat Indonesia langsung mengancam untuk perang dengan Malaysia. Menurut dia, terlalu berlebihan kalau ada unsur masyarakat yang menuntut pemerintah untuk menyatakan perang dengan negara tetangga itu.

Bhatoegana menyatakan, masih banyak pilihan lain selain perang yang bisa dilakukan termasuk dengan meningkatkan diplomasi ke arah yang lebih tegas.
(J004/B010)