Mataram (ANTARA News) - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Mohamad Jumhur Hidayat, mengatakan, Pemerintah Indonesia tengah berupaya menghindari intervensi asing dalam pengurusan paspor Tenaga Kerja Wanita.
Jumhur mengemukakan hal itu dalam pertemuan koordinasi dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) KH. M. Zainul Majdi dan jajarannya, di Mataram, Jumat.
"Nanti kita lihat, apakah Saudi Arabia akan menerima paspor TKW yang dibuat di berbagai daerah, kalau dibedakan maka ini intervensi terhadap negara kita, dan ini berbahaya," ujar Jumhur di hadapan anggota Badan Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi NTB.
Menurut dia, nantinya para Tenaga Kerja Wanita (TKW) sudah bisa langsung berangkat dari daerah asal jika daerahnya itu ada penerbangan langsung ke negara tujuan.
Para TKW sudah diperbolehkan mengurus paspor di daerahnya masing-masing, tanpa harus ke Jakarta untuk mengurusnya sebagaimana terjadi selama ini.
"Tidak harus ke Jakarta lagi kalau ada `airport` di daerah yang sudah bisa langsung, kalau tidak cuma mampir sebentar di Bandara Soekarno-Hatta lalu terbang lagi," ujarnya.
Jumhur berharap, kebijakan baru pengurusan paspor TKW di daerah itu dapat memperlancar pengiriman TKW ke Saudi Arabia dan negara lainnya.
Kebijakan tersebut sedang dikoordinasikan dengan negara tujuan pengiriman TKI melalui koordinasi hubungan bilateral.
"Kita doakan saja, Insya Allah semuanya berjalan lancar, dan terus meningkatkan kerja sama antara pusat dan daerah," ujarnya.
Penjelasan Jumhur itu sekaligus merupakan jawaban atas pertanyaan peserta pertemuan koordinasi itu yang mempertanyakan keharusan pengurusan paspor bagi TKW yang hendak bekerja di luar negeri, yang harus diurus di Jakarta.
Pengurusan paspor bagi TKW yang harus di Jakarta itu, dianggap menghambat kelancaran pengiriman TKW ke luar negeri.
(ANT/A024)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2010
