Wiranto Nilai Pemerintah Gagal Jaga Kedaulatan Negara

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Partai Hanura Wiranto menilai pemerintah tidak berhasil menjaga kedaulatan negara sesuai dengan amanat konstitusi. "Menurut saya, kita harus kembali ke Mukadimah UUD kita bahwa setiap WNI harus dilindungi pemerintah. Lalu apakah upaya pemerintah itu sudah maksimal?" ujar Wiranto kepada pers di Jakarta, Kamis.

Saat ditanya jawabannya soal upaya maksimal pemerintah dalam melindungi rakyat dan kedaulatan negara, Wiranto mengatakan hal tersebut selayaknya disampaikan ke pemerintah saja.

Menurut Wiranto, sangat jelas bahwa pemerintah belum maksimal menjalankan amanat UUD 1945, sementara Malaysia juga punya ketergantungan luar biasa kepada Indonesia.

"Banyaknya warga negara Indonesia yang bekerja di sana (Malaysia) itu adalah kekuatan kita," ujar Wiranto.

Dengan adanya kekuatan itu, ia menambahkan, seharusnya pemerintah bisa lebih piawai dalam berdiplomasi dengan Malaysia.

"Jadi sikap kita bukan diam saja atau terus mengalah. Dibutuhkan kepiawaian untuk memutuskan sesuatu yang berani. Ini ujian bagi pemerintahan saat ini," tutur Wiranto.

Pada kesempatan itu, Wiranto juga mengomentari wacana amandemen konstitusi untuk menambah masa jabatan Presiden RI dari dua menjadi tiga periode.

Dikatakan Wiranto bahwa gagasan tersebut sudah tidak relevan lagi. "Kita dulu punya UUD yang memungkinkan kepala negara menjabat pemerintah berulang kali. Lalu terjadi koreksi dan regenerasi mengikuti perkembangan dinamika internasional yang membatasi masa jabatan cukup dua periode," tuturnya.

Karena itu, Wiranto menyarankan agar keinginan mengubah UUD untuk memperpanjang jabatan presiden sebaiknya dikubur saja dalam-dalam.

Lebih lanjut ditegaskannya bahwa hal terpenting dari masa jabatan presiden itu adalah penjabatnya bisa melaksanakan amanat rakyat. "Lindungi saja rakyat, ciptakan kesejahteraan dan kecerdasan mereka. Saya kira gagasan amandemen itu tidak arif dan tidak bijaksana," demikian Wiranto. (*)
(T.D011/H-KWR/R009)