Kadin Jatim protes pemindahan lokasi Munas ke-VIII ke Kendari

Surabaya (ANTARA) - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto memprotes perpindahan pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) ke-VIII organisasi itu dari Bali ke Kendari, karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal bersama.

"Kami dari Jatim mempertanyakan isu pemindahan Munas Kadin ke-VIII yang rencananya bakal di gelar di Bali pada tanggal 2-4 Juni 2021 akan dipindah ke Kendari pada akhir Juni," kata Adik, kepada wartawan di Surabaya, Kamis.

Sejauh ini seluruh panitia dan pengurus Kadin Provinsi telah mempersiapkan atas gelaran tersebut, mulai dari booking tiket pesawat hingga hotel. Bahkan, menurut informasi, panitia juga telah mengeluarkan 40 persen dari total biaya pelaksanaan Munas tersebut.

Menurutnya, ada rencana dari Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Roeslani untuk memindahkan Munas ke Kendari Sulawesi Tenggara pada 30 Juni 2021 yang disebut-sebut atas permintaan Presiden Joko Widodo.

"Kadin Jatim merasa keberatan karena sejak awal sudah disiapkan di Bali. Dan keputusan pelaksanaan di Bali itu untuk mendongkrak perekonomian Bali yang menjadi sentra pariwisata Indonesia. Kalau pariwisata Bali bergerak, saya yakin semua akan bergerak," tuturnya.
Baca juga: Maju dalam pemilihan Ketum Kadin, Anindya Bakrie resmi daftarkan diri

Sebelumnya, ada tiga Kadin Provinsi yang mengajukan untuk menjadi tuan rumah Munas ke-VIII Kadin, yaitu Kadin Jatim, Kadin Bali dan Kadin Kepulauan Riau. Namun setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya diputuskan Munas ke VIII bakal di gelar di Bali.

"Kadin Jatim menerima dan setuju karena untuk mendongkrak sektor pariwisata nasional. Kadin Jatim sangat memahami karena itu sangat dibutuhkan Bali. Dalam perjalanannya, teman-teman di Bali dan OC sudah persiapkan penyelenggaraannya," ujarnya.

Untuk itu, Kadin Jatim akan berkirim surat ke Kadin Indonesia agar rencana pemindahan lokasi Munas ke VIII tidak diteruskan dan pelaksanaannya tetap di Bali, sesuai keputusan awal.

"Secara lisan sudah kami menyampaikan karena Bali sangat membutuh itu untuk menaikkan pariwisata. Harapan kami Ketum Kadin Indonesia bisa menjelaskan kepada presiden, kalau itu memang permintaan presiden, bahwa Munas tidak hanya soal pemilihan Ketua Kadin Indonesia tetapi juga untuk mendorong ekonomi di daerah yang menjadi tuan rumah," tegasnya.

Menurut Adik, yang tidak setuju pemindahan Munas ke-VIII ke Kendari tidak hanya Kadin Jatim, tetapi ada sekitar 21 Kadin Provinsi yang juga menyatakan ketidaksetujuan mereka atas rencana tersebut.

"Karena kalau di Bali jelas akan menimbulkan efek pariwisata Bali. Tetapi kalau di Kendari, apa efeknya. Itu yg harus dipikirkan dan diperjuangkan. Kita dorong Kadin Indonesia agar bisa memberikan penjelasan kepada presiden agar Munas ke-VIII tetap di laksanakan di Bali," katanya.
Baca juga: Gubernur Kalbar: Kadin harus jeli menangkap peluang investasi
Baca juga: Menparekraf Sandiaga Uno apresiasi Munas Kadin digelar di Bali