Ketua DPRD enggan tanggapi soal dugaan intervensi TGUPP ke pejabat DKI

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengaku enggan menanggapi dugaan intervensi Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) terhadap pejabat tinggi DKI sehingga menyebabkan 239 ASN tak mau ikut lelang jabatan.

"Kita tidak ingin gegabah juga (menyimpulkan TGUPP penyebab ASN tidak daftar lelang jabatan eselon II). Makanya, kita mau masalah ini selesai enggak setengah-setengah melalui pansus," ucap Prasetio saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Kendati demikian, Prasetio berkata pihaknya tidak segan mengusut mandegnya peremajaan ASN ini.

Hanya saja, dia menekankan, pengusutan harus dilakukan berdasarkan bukti dan permintaan keterangan yang sesuai fakta di lapangan.

Karena itu, dia menginisiasi pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki permasalahan ini. Pansus akan memanggil 239 ASN yang enggan ikut lelang jabatan dan para pakar serta ahli dari instansi terkait seperti dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kemenpan RB, KSAN, BKN dan Korpri, termasuk akademisi.

Ketika mendapati bukti kuat mengenai dugaan peran sentral TGUPP, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menegaskan DPRD tak akan segan merekomendasikan gubernur mengevaluasinya.

"Kalau memang ternyata rekomendasi (pansus) seperti itu berdasarkan keterangan dari para pakar dan ahli ya, kita akan kita rekomendasikan. Namun itu kan terlalu dini terlalu prematur karena kita belum minta keterangan, pansus belum berjalan," katanya.

Setidaknya ada 239 pejabat di lingkungan Pemprov DKI yang tidak mau ikut dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau eselon II. Ini terungkap setelah Anies mengumpulkan mereka dalam forum apel di lapangan Balai Kota, Senin (10/5).

Di sisi lain, setidaknya terdapat 20-an jabatan yang diisi pelaksana tugas (plt) ataupun masih kosong, yakni Asisten Kesejahteraan Rakyat, Kepala BPBD, Kepala BPD, Kepala BPSDM, Kepala DKPKP, Kepala DLH, Kepala Disparekraf, Kepala Disperindag KUKM, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Karp Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Karo Pemerintahan serta Waka BPD.

Selanjutnya Waka Dinkes, Waka Disdik, Wakil Bupati Kepulauan Seribu, Sekretaris Kota Jaktim, Sekretaris Kota Jakut, Kepala BPAD, Kepala Dukcapil, Kepala BPPJ, Kepala BP BUMD, Sekretaris Dewan serta Wali Kota Jaksel.

Kekosongan tersebut, salah satunya karena faktor pengunduran diri. Selama Anies menjabat, mereka yang mundur, seperti Kepala BPBD Subejo, Kepala Dinas Perumahan Kelik Indriyanto, Kepala Disparbud Edy Juanedi, Kepala Bappeda Sri Mahendra, Kepala BP BUMD Faisal Syafruddin, Kepala BPD Tsani Annafari dan Kepala BPAD Pujiono.
Baca juga: Wagub nilai TGUPP bukan penyebab ASN tak ikut lelang jabatan
Baca juga: BKD tampik TGUPP jadi alasan ASN ogah ikut lelang jabatan