Kemenkeu: Pengawasan APBN harus tegas agar bermanfaat bagi masyarakat

APIP harus bekerja keras mengawal APBN agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,

Jakarta (ANTARA) - Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sumiyati mengatakan pengawasan penggunaan APBN harus tegas dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

"APBN harus segera direalisasikan agar dunia usaha dan perekonomian tetap berjalan. Belanja negara yang naik dan pendapatan negara yang menurun, menghasilkan kondisi di mana negara memerlukan suntikan dana. Oleh karena itu APIP harus bekerja keras mengawal APBN agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat," kata Sumiyati mewakili Menteri Keuangan dalam diskusi panel pada Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Tahun 2021 yang diselenggarakan secara daring di Jakarta, Kamis.

Dia juga mengatakan pengawasan intern dengan penganggaran berbasis kinerja secara end to end tidak hanya sebagai watchdog, melainkan harus menyertai dari awal hingga akhir.

Mengenai perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, Inspektur Jenderal Dalam Negeri Tumpak Haposan Simanjuntak menyampaikan arahan agar berorientasi pada pencapaian hasil akhir dan dampak agar program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Selain itu ia juga mengimbau pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan penguatan infrastruktur pelayanan dasar, reorientasi belanja yang mendukung pemulihan ekonomi sektor riil, penguatan perlindungan sosial terutama terhadap rumah tangga miskin dan rentan, serta penyaluran hibah dan bansos agar benar-benar selektif, tepat sasaran dan transparan.

Deputi Bidang Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Taufik Hanafi mengapresiasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang telah sejalan dalam memperhatikan upaya pemulihan industri.

Menurutnya, peran BPKP diharapkan mampu beri masukan penting dalam pengawasan termasuk pengendalian, identifikasi risiko, serta upaya mitigasinya agar sasaran pembangunan dapat tercapai.

Sementara itu Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Habuwono berharap BPKP dapat melakukan penyediaan regulasi untuk perencanaan, pelaksanaan dan mobilisasi sumber daya, seperti logistik dan sumber daya manusia.

"BPKP diharapkan dapat melakukan pemantauan terhadap pelayanan agar berkualitas dan sesuai juknis, serta mengingatkan Kementerian Kesehatan untuk senantiasa mewaspadai efek samping vaksin," kata Dante.

Menurutnya, potensi penyimpangan terkait vaksinasi juga perlu dibantu untuk dicegah agar kegiatan vaksin dapat berjalan akuntabel efektif dan efisien.