"Anggapan itu sangat tidak masuk akal. Proyek tersebut dananya sudah dianggarkan oleh pemerintah, untuk apa kami mengincarnya," katanya di Surabaya, Kamis.
Ia menegaskan, Pansus Lapindo tidak akan mengurusi persoalan yang sudah-sudah terkait semburan lumpur panas itu.
"Kami hanya akan mengurusi nasib para korban dan penanganan selanjutnya," kata mantan anggota Pansus Lapindo DPRD Kabupaten Sidoarjo itu.
Jalal juga mendorong proyek pembangunan relokasi jalan tol Porong-Gempol segera direaliasikan untuk mengatasi kemacetan di Jalan Raya Porong.
Hanya saja, sejauh ini proyek tersebut masih terkendala proses pembebasan lahan sehingga diperkirakan baru bisa direalisasikan pada 2011.
Ia mengungkapkan, sampai saat ini masih ada lahan seluas 11 kilometer yang dikuasai 24 warga belum berhasil dibebaskan.
"Hal ini juga menjadi salah satu penghambat pertumbuhan infrastruktur di Jatim," ujar anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim itu.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo mengemukakan bahwa pembebasan lahan hingga saat ini sudah mencapai 80 persen.
"Mayoritas yang belum bebas tanah pekarangan dan pemiliknya minta harga ganti ruginya disamakan dengan Lapindo," katanya.
Panitia Pembebasan Tanah (P2T) bentukan Pemkab Sidoarjo sebelumnya telah mematok harga tanah tersebut Rp490 ribu permeter persegi. Namun, warga tetap meminta ganti rugi senilai Rp1 juta permeter persegi.
(T.M038/C004/P003)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
