"Pemerintah terutama di daerah harus lebih dekat dengan rakyatnya terutama dalam memberikan sosialisasi dan pemahaman bagaimana menjadi TKI yang sesuai prosedur dan terjamin perlindungannya," kata Jumhur di Sumbawa Besar, Kamis, dalam pertemuan dengan jajaran pemerintah Kabupaten Sumbawa dan TKI purna, keluarga TKI, serta asosiasi pelaksana penempatan TKI swasta.
Kunjungan Jumhur ke Sumbawa adalah dalam rangkaian safari Ramadhan III BNP2TKI ke Sumsel, Lampung, Banten, dan NTB pada 19-29 Agustus 2010.
Jumhur mengungkapkan bahwa perhatian pemerintah dalam urusan TKI masih kurang dibandingkan dengan calo atau sponsor TKI yang begitu gesit mencari calon TKI hingga ke pelosok desa.
Bahkan, katanya, sebuah survei dari Institute Ecosoc Right menyebutkan bahwa 94 persen informasi yang diperoleh oleh para calon TKI adalah berasal dari para calo TKI dan hanya enam persen sisanya yang berasal dari pemerintah dan pihak lain.
"Karena perhatian pemerintah masih minim selama bertahun-tahun membuat para calon TKI kurang percaya bahwa pemerintah akan mempermudah urusan mereka," katanya.
Oleh karena itu, menurut Jumhur, pemerintah harus lebih giat dan proaktif dalam urusan TKI dari urusan sosialisasi, proses perekrutan, penempatan hingga perlindungan TKI.
Salah satu yang sudah diprogramkan oleh BNP2TKI, kata Jumhur, adalah membentuk 1.000 kelompok berlatih berbasis masyarakat (KBBM) di desa-desa bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat atau kelompok masyarakat madani (civil society) dan TKI purna.
"Melalui KBBM dapat diberi pemahaman dalam urusan TKI yang baik dan prosedural termasuk risiko bila menjadi TKI melalui calo," katanya.
Dalam kesempatan itu, Jumhur menyerahkan bantuan langsung uang tunai kepada 15 TKI bermasalah masing-masing Rp2,5 juta untuk meringankan beban mereka.
Usai pertemuan itu, Jumhur dan rombongan safari Ramadhan mengunjungi perkampungan TKI di Desa Leseng, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa.
(ANT/B010)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2010
