Pemerintah Diminta Satu Suara Sikapi Insiden Perbatasan

Jakarta (ANTARA News) - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana meminta pemerintah tetap satu suara dalam menyikapi insiden di perbatasan terkait penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Polisi Malaysia, 13 Agustus 2010.

"Pemerintah, terlepas dari kementerian ataupun posisi struktural dalam kementerian, harus satu suara," kata Prof Dr Hikmahanto Juwana kepada ANTARA, Kamis.

Hal ini menanggapi pemberitaan yang berkembang terkait dengan perbedaan suara antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Luar Negeri terkait insiden penangkapan tiga petugas dinas KKP oleh kepolisian diraja Malaysia di Perairan Tanjung Berikat, Bintan.

Guru Besar Hukum Internasional itu menyayangkan adanya penyampaian informasi yang berbeda antara Kementerian Kelautan Perikanan dengan Kementerian Luar Negeri soal insiden tersebut.

Menteri dan para pejabat di Kementrian Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa para petugas saat penangkapan berada di wilayah laut Indonesia.

Sementara Dirjen Perjanjian Internasional Kemenlu mempertanyakan kepastian para petugas KKP di wilayah laut Indonesia mengingat "Global Positioning System" tidak bekerja semestinya dan menjadikan ketidakberanian para petugas KKP menghadapi Polisi Malaysia sebagai dasar untuk meragukan penangkapan di wilayah laut Indonesia.

Hikmahanto lebih prihatin karena sampai saat ini tidak ada penjelasan secara resmi oleh pemerintah mengenai hal itu.

"Apalagi tidak ada penjelasan resmi dari pemerintah, alasan mengapa nelayan Malaysia dilepaskan. Apakah karena memang betul penangkapan oleh petugas DKP tidak berada di wilayah laut Indonesia? Ataukah ini merupakan `barter` sebagaimana dicurigai oleh sejumlah pihak?," katanya.

Hikmahanto juga menyayangkan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa tidak memberikan klarifikasi dan menegaskan masalah ini saat pertemuan dengan Komisi 1 DPR RI, Rabu (25/8).

"Apa alasan Menlu untuk menghindar dari klarifikasi? Apakah terkait dengan strategi diplomasi ataukah ketidaktransparanan pemerintah karena memang tidak memiliki bukti yang kuat? Padahal info ini penting untuk diketahui oleh publik Indonesia sehingga mereka tahu siapa yang salah dan siapa yang benar," katanya.

Menurut dia, bila publik di Indonesia tidak diberitahu dengan baik fakta yang ada, maka pemerintah pada akhirnya akan menuai kecaman, bila pihak Malaysia justru bisa membuktikan sebaliknya.

"Saatnya Pemerintah berani jujur kepada rakyatnya sendiri. Bila pemerintah berdasarkan fakta dan bukti berada dalam posisi benar maka publik patut mendukungnya. Tapi bila sebaliknya maka dukungan publik akan menjadi prahara bagi hubungan kedua negara, bahkan akan mempermalukan Indonesia di mata dunia," katanya.
(M041/B010)