Wabup Batola: Bantuan korban banjir Rp16,4 miliar segera disalurkan

Marabahan, Kalsel (ANTARA) - Wakil Bupati Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Rahmadian Noor mengatakan pemerintah pusat segera menyalurkan bantuan perbaikan rumah bagi warga korban banjir di beberapa kecamatan di kabupaten itu sebesar Rp16,4 miliar.

Menurut Rahmadi di Marabahan Kamis, bantuan stimulan untuk perbaikan sebanyak 1.606 unit rumah tersebut telah diserahkan secara simbolis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) beberapa waktu lalu di Jakarta bersama empat daerah lainnya.

Adapun perbaikan rumah korban banjir yang bakal diberikan bantuan melalui program stimulan dana siap pakai (DSP) tersebut, yaitu satu unit rumah rusak berat, 26 rusak sedang, dan 1.579 unit rusak ringan.

"Bantuan tersebut nantinya diperuntukkan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat banjir yang beberapa waktu lalu, melanda sejumlah kecamatan seperti Mandastana, Alalak, Jejangkit, Rantau Badauh, dan Cerbon," kata Rahmadian Noor.

Kendati realisasinya masih menunggu transfer BNPB, Wabup yang akrap disapa Pak Rahmadi ini menjelaskan, untuk warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat akan diberikan bantuan Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta, dan rusak ringan Rp10 juta.

Wabup menambahkan, bagi warga yang akan mendapatkan bantuan, sesuai pedoman BNPB terlebih dahulu harus melengkapi beberapa persyaratan administrasi yang hingga kini masih ditunggu petunjuk teknisnya.

Selain dana stimulan rumah rusak, sebut dia, Batola juga mengusulkan perbaikan infrastruktur yang sampai sekarang masih dalam tahap pembicaraan dengan pemerintah pusat.

Rahmadi berharap, dana perbaikan infrastruktur ini bisa direalisasikan dalam tahun anggaran 2022, agar bisa digunakan untuk perbaikan jalan, jembatan, dan infrastruktur lain yang rusak akibat banjir.

Sementara itu dari informasi BNPB menyebutkan, selain Kabupaten Batola terdapat sejumlah kabupaten di Kalsel yang juga menerima bantuan DSP seperti Kabupaten Banjar Rp20,955 miliar, Tanah Laut Rp11,73 miliar, HST Rp12,35 miliar, Balangan Rp5,17 miliar dan sejumlah kabupaten di Indonesia.