Pengamat: Pemekaran dapil di Surabaya perlu pelibatan publik

Surabaya (ANTARA) - Pengamat politik sekaligus peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdus Salam menilai penentuan dan pemekaran daerah pemilihan di Kota Surabaya dalam Pemilihan Legislatif 2024 perlu pelibatan publik lebih luas.

"KPU Surabaya harus membuat terobosan baru dalam penentuan dapil dengan mendengar, melibatkan, melihat pendapat publik Surabaya secara luas di antaranya dengan melalui survei," kata Surokim di Surabaya, Kamis.

Selama ini, lanjut dia, penentuan dapil di kota Surabaya dalam pemilu-pemilu sebelumnya terkesan sangat elitis hanya melibatkan para pakar, politisi parpol dan kelompok-kelompok peduli pemilu dan belum bertanya langsung kepada publik Surabaya.

"Dengan pelibatan publik secara luas diharapkan bisa lebih partisipatif dan lebih luas dan mendalam tentang bagaimana aspirasi dan kehendak publik Surabaya," katanya.

Menurut dia, hal ini penting sebagai satu tahapan yang bisa dilakukan sehingga penentuan dapil akan dilandasi dengan pertimbangan yang lebih komprehensif. Tidak kaku dan terlalu pragmatis sehingga alas argumen penentuan dapil akan lebih membumi, propublik dan berdimensi masa depan.

Penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Surabaya, lanjut dia, harus menjadi pelopor untuk tradisi baru pembuatan kebijakan penting dengan melihat, mendengarkan dan mengetahui dan melibatkan masyarakat.

"KPU dalam membuat kajian tentang hal ini akan sangat eleok dan elegan jika bisa bertanya kepada publik Surabaya dengan melalui instrumen survei," ujar Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB) Universitas Trunojoyo Madura (UTM) ini.

Anggota KPU Surabaya Soeprayitno sebelumnya menyatakan pihaknya tengah menyiapkan kajian akademik terkait pemekaran dapil dengan melibatkan akedemisi lintas perguruan tinggi di Surabaya.

"KPU Surabaya akan berkirim surat ke lintas partai politik agar mereka mengirimkan konsep usulan dapil. Biar bagaimanapun mereka adalah peserta dalam pemilu 2024," kata Soeprayitno.

Apalagi, lanjut dia, Komisi A DPRD Surabaya siap mendukung upaya pengajuan anggaran untuk melakukan kajian akademik bersama akademisi, membuat produk hukumnya, sosilaisasi dan beberapa kebutuhan lain.