"Bisa bulan depan diserahkan, sementara itu penelitian masih terus dilakukan," kata Deputi Gubernur BI, Budi Rochadi, di Jakarta, Rabu.
Budi menjelaskan, isu redenominasi memang merupakan usulan BI namun keputusan ada di tangan pemerintah.
"Inikan proyeknya pemerintah bukan BI dan BI kan hanya mengusulkan saja," ujarnya.
Redenominasi adalah penyederhanaan penulisan uang atau pengurangan nol pada mata uang.
Budi mengatakan, rencana redenominasi tidak mudah karena memerlukan sosialisasi yang gencar.
Menanggapi rencana redenominasi yang digulirkan BI, pengamat Ekonomi Raden Pardede pekan lalu mengatakan, rencana redenominasi harus dipersiapkan dengan matang agar tidak terjadi kebingungan di masyarakat yang bisa merugikan.
"Kalau redenominasi secara tiba-tiba biasanya negara bisa mengalami tekanan inflasi besar," katanya.
Raden menjelaskan, redenominasi akan membutuhkan mata uang baru yang harus disiapkan agar masyarakat tidak bingung menghadapi perubahan mata uang yang disederhanakan nilainya.
"Namun yang lebih penting adalah bagaimana redenominasi tidak merugikan masyarakat banyak baik dari transaksi sehari-hari sampai kepada kontrak-kontrak yang besar di mana akan terjadi perbedaan," ujarnya.
Oleh karena itu redenominasi akan memerlukan waktu yang lama dalam pelaksanaannya, katanya.
Sebelumnya, BI mengungkapkan hasil kajian rencana redenominasi yang diperkirakan bisa dilakukan dalam waktu 10 tahun ke depan.
Kajian tersebut akan dirampungkan dalam tahun ini dan diserahkan hasilnya kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk diambil keputusan politiknya.
(T.E014/S004/P003)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
