Pemerintah perlu optimalkan serapan stimulus ekonomi daerah

pemda harus lakukan penyesuaian belanja dan menahan sebagian belanja untuk berjaga-jaga

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XI DPR RI Wartiah menginginkan pemerintah pusat mendorong pemda
mengoptimalkan serapan stimulus ekonomi di daerah karena dampak pandemi telah menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Keterangan dari pemda, mereka kesulitan juga karena penurunan tajam PAD. Ini membuat pemda harus lakukan penyesuaian belanja dan menahan sebagian belanja untuk berjaga-jaga," kata Wartiah dalam rilis di Jakarta, Rabu.

Wartiah mengungkapkan bahwa setidaknya terdapat sekitar Rp100 triliun dana pemda yang masih "diparkir" di bank.

Kondisi itu, ujar dia, berimbas pada belum optimalnya serapan stimulus ekonomi yang dibutuhkan masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Wartiah menilai pula bahwa Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD) belum dimanfaatkan optimal.

Menurutnya, hal yang menjadi salah satu masalah dan dari dulu belum diselesaikan adalah porsi belanja pegawai di daerah yang cukup tinggi. Bahkan, masih terdapat daerah yang porsi belanja pegawai hingga 53 persen dari total anggaran.

“Kementerian Keuangan dan pemda harus segera mengambil langkah yang perlu dilakukan, karena daerah yang belanja pegawainya tinggi sebagian adalah daerah pemekaran baru. Apakah nantinya perlu ada bentuk insentif atau sanksi yang perlu diterapkan untuk merubah postur belanja pegawai yang gemuk di daerah," paparnya.

Meski begitu, Wartiah menyebutkan adanya optimisme terkait pertumbuhan ekonomi pada kuartal II Tahun 2021. Pihaknya juga mengapresiasi kerja pemerintah dalam mempercepat proses vaksinasi hingga mendorong percepatan stimulus anggaran.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan terus memperkuat kualitas hubungan keuangan antara pusat dan daerah mengingat masih banyak masalah yang dihadapi.

“Hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah harus terus ditingkatkan kualitasnya mengingat masih banyak permasalahan yang harus dihadapi,” katanya dalam Paripurna DPR Penyampaian KEM PPKF RAPBN 2022 di Jakarta, Kamis (20/5).

Sri Mulyani menyatakan alokasi dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) telah meningkat secara signifikan dari hanya Rp33,1 triliun pada 2000 menjadi Rp795,5 triliun pada 2021 sehingga membawa banyak dampak positif.