BPKP-Pemprov NTB perkuat akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah

Kita akan terus perkuat koordinasi di bidang pengawasan. Sehingga kita semua dapat berkontribusi lebih optimal dan maksimal demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat

Mataram (ANTARA) - Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Salamat Simanullang mengatakan, pihaknya memiliki komitmen tinggi untuk siap berkolaborasi menjaga akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah, terutama pengawasan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

"Kita akan terus perkuat koordinasi di bidang pengawasan. Sehingga kita semua dapat berkontribusi lebih optimal dan maksimal demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat," ujarnya pada Rakor Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan NTB di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB di Mataram, Selasa.

Ia mengatakan, kolaborasi antar Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, Aparat Pengawasan Intern Pembangunan (APIP), KPK dan BPKP sangat dibutuhkan dalam memastikan dan membantu pimpinan daerah untuk menjamin proyek-proyek strategis agar berjalan sesuai koridor serta meminimalkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Untuk itu, perlu adanya pengawalan bersama dengan aparat terkait serta diharapkan mampu jadi pengungkit demi tercapainya percepatan pembangunan ekonomi secara akuntabel, sehingga pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Pada akhirnya, kesejahteraan masyarakat dapat kita wujudkan secara bersama. Kata kunci untuk mencapai semua itu adalah komunikasi, sinergi dan kolaborasi," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah mengakui bahwa komunikasi, sinergi dan kolaborasi semua pihak menjadi kunci utama untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah.

Terlebih di tengah pandemi COVID-19, kolaborasi dan sinergi Pemprov NTB antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan APIP di NTB masih tetap terjalin dengan baik dengan mengedepankan kerja sama yang masif. Begitu juga dengan kerja sama antara APIP daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta BPKP dapat tetap kuat.

"Memang kami merasakan bahwa komunikasi, sinergi dan kolaborasi adalah kunci dalam mengawal pembangunan daerah. Sehingga sesulit apapun kondisi saat ini, kita tetap bisa menjalaninya dengan kebersamaan," ujar wagub.

Dalam rakor yang diinisiasi oleh BPKP Wilayah Provinsi NTB dengan tema "Mengawal tujuan Pembangunan Daerah Melalui pengawasan Perencanaan Penganggaran di Provinsi NTB". Turut dihadiri oleh seluruh bupati walikota se-NTB dan beberapa kepala OPD lingkup Pemprov NTB.

Wagub NTB menjelaskan, dengan adanya upaya komunikasi, sinergi dan kolaborasi yang baik, Pemprov NTB meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama 10 kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Provinsi NTB dari tahun 2011 hingga 2020.

Apa yang diraih tersebut menunjukkan komitmen Pemprov NTB beserta jajaran organisasi jajaran OPD terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Tentu ini tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan di NTB.

"Begitu juga dengan kabupaten kota yang meraih WTP berkali-kali. Alhamdulillah semua ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik sehingga kita terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan," ujarnya.

Selain itu, juga mengapresiasi kepada seluruh bupati walikota yang berhasil mengendalikan keuangan dan pembangunan daerah di seluruh pelosok NTB.

Bahkan di tengah situasi pandemi saat ini, Provinsi NTB belum pernah mengalami tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) rumah sakit rujukan pasien corona sampai 100 persen. Kemudian tidak ada tempat merawat masyarakat itu tidak pernah terjadi.

"Alhamdulillah dan mudah-mudahan kita selalu berdoa agar jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Seperti yang kita lihat di daearah-daerah lain, sampai masyarakat tidak tertangani dengan baik," ucapnya.

Menurut Rohmi, di masa-masa pandemi COVID-19 saat ini, pertumbuhan ekonomi NTB di triwulan pertama mengalami kontraksi.

Meski demikian, Rohmi tetap optimis NTB akan bertahan karena banyaknya sektor lain yang bisa dikembangkan selain sektor pariwisata. Baik itu sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Begitu juga dengan ekonomi kreatif masyarakat masih tetap bergerak dengan baik, yang membuat masyarakat tetap bertahan walau di tengah pandemi.

"Kita ibaratnya sekarang, bagaimana bisa hidup dalam kondisi aman dan tetap produktif," katanya.

Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Budi Waluya mengatakan potensi dan indikasi terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan daerah, bahwa perencanaan dan penganggaran APBD merupakan 2 titik dari 9 titik rawan korupsi di tingkat pemerintah daerah.

"Pembagian dan pengaturan "jatah" proyek APBD, suap dalam proses perencanaan APBD serta pembahasan dan pengesahan RAPBD, dan dana aspirasi serta pokok pikiran yang tidak sah menjadi hal krusial dan berisiko tinggi dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD," katanya.