Golkar Akan Pecat Kader Yang Membelot

Yogyakarta (ANTARA News) - Partai Golkar akan memberi sanksi tegas berupa pemecatan kepada kader yang membelot atau bekerja untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan garis kebijakan partai, kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Aburizal Bakrie.

"Kader Golkar yang tidak patuh pada aturan partai akan ditindak tegas. Kami sudah mengintruksikan agar kader tidak ikut organisasi masyarakat yang justru menjelek-jelekkan Golkar," katanya di sela peresmian posko aspirasi di kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di Yogyakarta, Selasa.

Menurut dia, DPP Partai Golkar telah menginstruksikan kepada seluruh anggota dan pengurus untuk tidak menjadi anggota dari organisasi masyarakat yang melakukan perjuangan untuk memperkecil partai.

Ditanya tentang beberapa anggota dan pengurus Golkar yang terlibat di organisasi masyarakat Nasional Demokrat (Nasdem), ia mengatakan, sebenarnya hal itu tidak menjadi masalah. Namun, jika ke depan Nasdem menjadi partai tentu Golkar tidak akan memberi toleransi kader yang justru membesarkan partai lain.

"Kami melihat Nasdem belum menjadi ancaman. Memang ada beberapa mantan pengurus Golkar yang terlibat di organisasi masyarakat itu, tetapi kini statusnya sudah tidak menjadi pengurus Golkar, seperti Sri Sultan Hamengku Buwono X," katanya.

Ditanya pendirian posko aspirasi Golkar di beberapa daerah, ia mengatakan, DPP Golkar telah menetapkan dan memberikan kebijakan di setiap daerah untuk memberikan sebagian ruang kantor DPD atau DPC agar bisa dijadikan tempat menampung aspirasi rakyat secara langsung.

"Kami akan terus berkeliling ke daerah untuk menampung aspirasi masyarakat melalui posko yang didirikan. Banyak persoalan masyarakat yang perlu diakomodasi oleh pengurus untuk kemudian diperjuangkan melalui saluran politik yang ada," katanya.

Ia mengatakan, Golkar ke depan diharapkan bisa memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat yang masuk, baik untuk tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten untuk perbaikan kebijakan pembangunan yang berjalan.

"Kami akan memperjuangkan setiap aspirasi yang masuk. Kami akan berusaha menindaklanjuti aspirasi rakyat di daerah demi perbaikan," katanya.(*)
(U.B015/R009)