Anas: Pemilihan Kepala Daerah Langsung Lebih Baik

Serang (ANTARA News) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan, pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat lebih baik bagi pembangunan demokrasi daripada dipilih DPRD.

"Kami tidak setuju dengan adanya wacana pemilihan kepala daerah kembali oleh DPRD, karena terbukti masa lalu juga gagal," kata Anas Urbaningrum di Serang, Selasa malam.

Ia mengatakan, pemilihan kepala daerah oleh masyarakat secara langsung lebih baik daripada pemilihan oleh DPRD, ini sudah terbukti keberhasilannya untuk pembangunan demokrasi meskipun masih banyak kekurangan. Namun demikian, dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah oleh DPRD lebih baik, karena dulu puluhan tahun kepala daerah dipilih DPRD, gagal dalam pembangunan demokrasi.

"Kita belajar dari pengalaman masa lalu, pemilihan kepala daerah oleh DPRD gagal," kata Anas usai bersilaturaim dengan sejumlah ulama dan pimpinan pondok pesantren di Serang Banten.

Anas mengatakan, memang ada beberapa kelemahan yang perlu terus diperbaiki dalam penyelenggaran pemilihan kepala daerah secara langsung, diantaranya pembinaan dimensi teknis mulai dari penyelenggara yakni KPU, Partai Politik sampai masyarakat pemilih.

"Jadi, kami tetap tidak setuju kepala daerah dipilih kembali oleh DPRD," kata Anas.

Anas Urbaningrum didampingi Sekjen DPP Partai Demokrat Edie Baskoro Yudhoyono beserta sejumlah pengurus DPP lainnya, bersilaturahim dan buka puasa bersama dengan sejumlah alim ulama dan pimpinan pondok pesantren di Serang, Banten.

Selain itu, rombongan DPP Partai Demokrat juga melakukan kunjungan dan shalat tarawih bersama di Pondok Pesantren Al-Mubarok Serang pimpinan KH Mahmudi. (*)

(U.M045/R009)

10 Juni 2011

Saya tidak setuju dengan pemilihan kepala daerah di lakukan oleh DPRD. memang DPRD juga sebagai wakil Rakyat untuk menentukan dan memilih namun bila pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan membawa kehancuran dalam pembangunan di daerahnya dengan adanya pila-memia dalam pemilihan. bila pemilihan di lakukan oleh DPRD berarti akan menuju ke korupsi dalam hal bahwa; untuk mau duduki kepalah daerah akan main bayar suara dalam pemilihan kepala daerah maka itu pembangunan kedepan daerah kedepan akan macet karena main bayar dengan uang. ...
@ WUDEENABEDO@

0 0 Balas LaporkanHapus
26 Agustus 2010

Saya setuju pemilukada langsung ini, tapi sebatas hanya untuk tingkat pemilihan kepala daerah kabupaten/kotanya saja. Sementara untuk pemilu gubernur (tidak sbg. kepala daerah lagi), sebagai pejabat negara perwakilan pemerintah pusat bisa saja dengan pola pemilihan DPRD.

Jadi sistem pemilu kita disederhanakan menjadi Pemilu tk pusat dan tk daerah. Pemilu tk daerah ya pemilihan anggota DPRD dan kepala daerah. Pemerintah prov. DPRD-nya dipilih langsung tp gubernurnya dipilih oleh DPRD-nya

0 0 Balas LaporkanHapus