Meminta BKN bersama kepolisian untuk melakukan pendalaman terhadap temuan tersebut, dan memberikan penjelasan kronologis kasus temuan database PNS yang tidak jelasJakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjelaskan kepada masyarakat kronologis 97.000 pegawai negeri sipil misterius atau tidak jelas keberadaannya namun mendapatkan gaji dan iuran pensiun.
Bambang Soesatyo dalam keterangan persnya diterima di Jakarta, Selasa, meminta hal itu sebagai respons dari BKN yang mengungkapkan temuan mereka pada tahun 2014 tentang sebanyak 97 ribu database pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak jelas keberadaannya namun mendapatkan gaji dan iuran pensiun.
Baca juga: Sahroni: Polri-BKN telusuri data 97 ribu PNS fiktif
"Meminta BKN bersama kepolisian untuk melakukan pendalaman terhadap temuan tersebut, dan memberikan penjelasan kronologis kasus temuan database PNS yang tidak jelas, mengingat database yang diungkapkan sudah terjadi pada tahun 2014 silam dan berdampak timbulnya polemik di kalangan masyarakat," kata dia
Kemudian ia meminta BKN untuk melakukan evaluasi sistem database secara berkala dan melakukan inovasi untuk mencegah berulangnya kejadian serupa.
Baca juga: BKN: 1.271 pegawai KPK dilantik jadi ASN 1 Juni 2021
"Meminta BKN untuk terus berinovasi dalam melakukan pemutakhiran data ASN (PNS, PPPK) dan PPT non-ASN, agar data yang ada valid dan menjadi lebih akurat," kata Bamsoet.
Ia mengatakan pentingnya komitmen BKN untuk terus mengelola dan menjaga kerahasiaan data.
"Disamping terus mengingatkan ASN (PNS, PPPK) dan PPT non-ASN untuk melakukan pemutakhiran data serta riwayat pribadinya," katanya.
Baca juga: KPK: 24 dari 75 pegawai KPK dapat dibina sebelum diangkat jadi ASN
Hal itu dilakukan melalui akses daring kedalam aplikasi MySAPK berbasis gawai dan website yang ditetapkan BKN sebagai otentifikasi data ASN dan PPT non-ASN.
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2021
