"Daerah perbatasan merupakan pintu masuk Negara Kesatuan RI, sehingga harus dijaga dan diperhatikan keamanannya karena rawan penyelundupan, tindak kejahatan , terorisme, dan pengaruh asing lainnya. Bahkan daerah perbatasan juga merupakan daerah pertahanan demi keutuhan NKRI," Anas Urbaningrum saat bertemu dengan pengurus Partai Demokrat se-Kalbar di Sungai Raya, Kubu Raya, Senin.
Ia menambahkan, Partai Demokrat menilai di daerah perbatasan inilah tanggung jawab negara dituntut. Namun, lanjut dia, kalau dilihat dari alokasi anggaran, sangatlah tidak cukup untuk membangun perbatasan sehingga dibutuhkan skala prioritas.
"Pembangunan ekonomi di tapal batas juga perlu mendapat perhatian karena cukup banyak warga yang tinggal di perbatasan, selain untuk memberdayakan dan menjaga potensi yang ada di berbagai sektor," kata dia.
Ia juga melihat di kawasan perbatasan masih banyak daerah yang berpotensi di bidang perkebunan, kehutanan dan pertambangan serta pariwisata.
"Pengembangan perlu didorong di tapal batas agar potensi yang ada tersebut dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemajuan daerah," katanya.
Oleh karena itu, lanjutnya, masalah di daerah perbatasan harus menjadi skala prioritas yang harus diperhatikan terutama kasus perpindahan wilayah dan pergantian status kewarganegaraan.
Dia mengemukakan, tidak dapat dipungkiri ada yang tinggal di daerah perbatasan khususnya di Kalbar menggunakan fasilitas pendidikan, kesehatan, listrik, maupun air bersih yang gratis dari Malaysia.
Selain itu, persoalan mendasar yang menyebabkan ekonomi perbatasan sulit berkembang adalah ketiadaan infrastruktur yang menghubungkan kawasan-kawasan di daerah perbatasan dengan pusat ekonomi di kabupaten. Resiko terberat lainnya yang harus dihadapi setiap harinya adalah tingginya harga-harga kebutuhan pokok.
"Di perbatasan, masalah infrastruktur dan fasilitas umum sangat krusial hingga menimbulkan kesenjangan infrastruktur dan fasilitas umum antara perbatasan Indonesia dengan Malaysia," kata Anas Urbaningrum yang datang bersama Sekjend DPP Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono serta sejumlah pengurus lainnya.
Tidak hanya itu, masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan negara juga harus diberdayakan di semua sektor, sehingga ada motivasi untuk bekerja dan keluar dari garis kemiskinan.
"Pasalnya, jika persoalan ekonomi tersebut tidak pernah bisa dijawab dengan solusi baik, terutama tersedianya infrastruktur jalan memadai, ancaman disintegrasi dan perpindahan masyarakat perbatasan ke negara tetangga Malaysia akan benar-benar menjadi kenyataan," kata dia.
Selain itu, tantangan ke depan adalah menciptakan pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan karena banyak hal yang dapat memicu kedaulatan sehingga wajib diperhatikan oleh negara.
"Perhatian yang dimaksud adalah perhatian infrastruktur, pembangunan ekonomi maupun ketahanan serta dimensi-dimensi yang lain," demikian Anas Urbaningrum.
(ANT171/T011)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010
