Presiden : Tata Kembali Prosedur Pengamanan Laut

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta penataan kembali koordinasi pengamanan laut antar instansi pemerintah pasca insiden di perairan Tanjung Berakit Kepulauan Riau.

"Kita perlu perbaikan, kita ada Bakorkamla, angkatan laut, kepolisian dan kementerian kelautan dan perikanan. Baiknya kementerian kelautan dan perikanan lebih ke prosperity, sementara security ada kepolisian dan angkatan laut," tegas Presiden saat memimpin sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin siang.

Presiden menugaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk membenahi sistem koordinasi yang saat ini telah ada.

"Jadi saya minta ke Menko Polhukam untuk tata kembali," katanya.

Sementara itu, kata Presiden, tindaklanjut setelah insiden tersebut, pemerintah akan segera membahas penyelesaian pembicaraan batas wilayah dengan Malaysia.

Kepala Negara juga telah meminta data kepada Menteri Luar Negeri tentang adanya sejumlah WNI di Malaysia yang akan menghadapi hukuman berat termasuk hukuman mati.

"Tadi pagi saya komunikasi dengan menlu, apa betul ada sekian banyak WNI yang diputus hubungan mati. Kita teruskan bantuan hukum dan pembelaan," katanya.

Presiden kembali menegakan bahwa Indonesia akan segera menyelesaikan pembahasan mengenai perbatasan dengan Malaysia.

"Satu hal bila kejadian di daerah klaim bersama, saya instruksikan mari kita dorong perundingan perbatasan bisa berjalan lebih cepat dan efektif," katanya.
(T.P008*F008/P003)