Seputih Agung, Lampung Tengah (ANTARA News) - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Mohammad Jumhur Hidayat, meminta pemerintah Arab Saudi mengubah kebijakan pengurusan paspor TKI yang harus melalui Jakarta.
"Pemusatan pembuatan paspor TKI ke Arab Saudi yang harus lewat Jakarta telah menjadikan adanya `trafficking` (perdagangan manusia) TKI dari desa ke kota," kata Jumhur ketika berdialog dengan warga Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, Minggu.
Untuk menghindari "human trafficking" semacam itu, Jumhur menyebut bahwa pengurusan paspor TKI ke Timur Tengah seharusnya dapat juga dilakukan di imigrasi-imigrasi lain.
"Dalam kesempatan ini, kami minta ke Saudi Arabia untuk pengurusan paspor dapat dilakukan imigrasi mana pun, tidak hanya dari Jakarta," katanya.
Permintaan tersebut ditegaskan kembali Jumhur atas pengaduan warga yang merasa kesulitan karena aturan pengurusan paspor TKI mengharuskan mereka pergi ke Jakarta.
Padahal para calon TKI yang berasal dari daerah banyak yang tidak pernah ke Jakarta sehingga rentan terhadap penipuan dari calo TKI.
Selain itu, Jumhur mengatakan aturan yang ditetapkan Arab Saudi itu tidak menghargai kedaulatan bangsa Indonesia.
"Kalau tidak diubah, ini merupakan intervensi terhadap kedaulatan Indonesia," katanya menegaskan.
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengadakan Safari Ramadhan pada 19-29 Agustus 2010 untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi para calon TKI di wilayah.
Safari digelar BNP2TKI dari kota Palembang, Sumatera Selatan kemudian menuju Lampung, Banten, Nusa Tenggara Barat, dan berakhir di Kota Mataram.
(A043/D007)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010
