Ketua Umum Harus Miliki Cetak Biru Kadin

Jakarta (ANTARA News) - Pengamat ekonomi Aviliani berpendapat, figur ketua umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ke depan harus memiliki cetak biru pengusaha Indonesia.

Kepada pers di Jakarta, Minggu, dia mengatakan bahwa pengusaha yang kuat mampu menjadikan pemerintah menjadi lebih kuat, mandiri dan mensejahterakan rakyatnya. Misalnya, bagaimana membuat langkah lima tahun pengusaha nasional menjadi "go internasional" dan 10 tahun mendatang menjadi pengusaha multinasional.

Cetak biru itu, katanya, selama ini belum ada. Padahal, Kadin merupakan organisasi pengusaha yang terbesar yang dibuat berdasarkan undang-undang. Semua asosiasi pengusaha dan pelaku usaha berkumpul di bawah Kadin.

"Cetak biru pengusaha Indonesia harus ada. Jadi siapa pun yang menjadi ketua umum Kadin memakai acuan tersebut. Selama ini kita hanya mengacu pada visi dan misi menjadi ketua umum Kadin saja. Cetak biru ini sebagai garis-garis besar haluan kerja Kadin selama 25 tahun," ujar Aviliani.

Menurut Aviliani yang juga anggota Dewan Penasihat Kadin Indonesia ini, ketua umum Kadin mendatang harus bebas dari kepentingan partai politik tertentu. Karena Kadin sebagai partner pemerintah harus bisa mewakili kepentingan anggotanya.

Indepedensi Kadin memperkuat keterwakilan sehingga organisasi itu mampu mengakomodasi kepentingan pengusaha pada umumnya. Dengan demikian, Kadin juga menjadi organisasi yang kuat dan mampu mewarnai kebijakan pemerintah yang pro dunia usaha.

"Dari pajak yang dibayar pengusaha itu yang membuat pemerintah masih bisa berjalan. Sebagai partner pemerintah, maka ketua umum Kadin mendatang itu harus bebas dari kepentingan partai politik tertentu," imbuhnya.

Kadin sebagai organisasi yang besar, dimata Aviliani, belum melakukan fungsi mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan optimal. MS Hidayat (ketua umum Kadin) sering ke Istana Presiden tetapi ternyata juga belum banyak kebijakan pemerintah yang pro dunia usaha.

Kadin mengetahui bergerak tidaknya sektor usaha akibat implementasi kebijakan, sementara pemerintah tidak mengetahui implementasinya. Untuk itu, Kadin ke depan harus lebih dekat kepada pelaku usaha, sehingga kepentingan dunia usaha bisa terakomodasi dalam kebijakan pemerintah.

"Tantangan pelaku usaha ke depan lebih berat, bagaimana pengusaha nasional mampu meningkatkan kemampuannya di tengah persaingan global, yang didukung kebijakan pemerintah yang kondusif bagi iklim usaha. Kadin harus mampu menjadi jembatan tersebut," ungkapnya.

Harapan senada dikemukakan Herman Heru Suprobo, Ketua Komite Tetap Hubungan Kemitraan Daerah, Kadin Indonesia. Menurut Herman, Kadin kedepan memiliki peran yang penting dalam menentukan arah dan tujuan kebijakan ekonomi yang menyejahterakan masyarakat Indonesia.

"Sudah saatnya ke depan program-program Kadin dengan adanya otonomi daerah, harmonisasi, koordinasi dan sinkrionisasi dengan kebijakan pusat diseluruh sektor dapat terjalin dengan baik. Sehingga tidak terjadi lagi adanya tumpang tindih kebijakan yang mengakibatkan 'high cost' (biaya tinggi)," ujarnya.

Terkait arah dan kebijakan ekonomi yang dilakukan, menurutnya, sudah saatnya, pencitraan image yang positif sudah harus dilakukan. Tujuannya menghilangkan kesan selama ini bahwa pelaku usaha melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif.

"Sudah saatnya pemerintah, dunia usaha dan DPR dapat membuat format bahwa dunia usaha kita memang mempunyai suatu kemampuan dan kemandirian dalam mengelola SDA untuk pemberdayaan rakyat," katanya.(*)
(D011/R009)