"Itu sebuah ide mundur yang seolah-olah mau membalik arus sejarah. Padahal kita tidak bisa berbalik arah lagi dalam pelaksanaan proses demokrasi," kata pengamat politik dari Universitas Bengkulu Lamhir Sam Sinaga, Jumat.
Sebab yang perlu dibenahi bukan pemilihannya kembali ke DPRD tetapi harus melakukan pendidikan politik bagi rakyat agar punya kecerdasan demokrasi.
Ia mengatakan jangan karena ingin menghemat pengeluaran seorang calon gubernur sehingga mengorbankan keinginan rakyat untuk beraspirasi.
"Lebih baik banyak biaya yang dikeluarkan daripada nyawa banyak hilang," katanya.
Aspirasi politik bila tidak disalurkan bisa menjadi faktor destruktif (perusak).
"Aspirasi rakyat itu kekuatan, jangan dihambat sebab jika dihambat justru bisa meledak," katanya.
Jika rakyat ditekan atau dihalangi seperti itu bisa menimbulkan revolusi sosial yang dapat membawa korban jiwa dalam jumlah besar.
Karenanya, ide mundur itu tidak perlu ada sebab yang terpenting sekarang adalah bagaimana memperbaiki prinsip demokrasi termasuk dengan melaksanakan pendidikan politik bagi rakyat yang terencana dan berkelanjutan.
"Sebenarnya adanya praktik politik uang dan penyimpangan dalam pemilihan umum itu karena masyarakat masih banyak yang belajar berpolitik, kalau rakyat cerdas tidak akan meminta uang karena berpolitik bukan hanya untuk jangka pendek, yang seperti itu namanya preman politik," katanya.
Prinsif demokrasi adalah saling percaya antara rakyat dengan pemimpin yang dipilih untuk melaksanakan fungsinya melayani rakyat.
"Jika DPRD yang memilih kemungkinan akan kacau sebab DPRD menganut sel pasif yakni ketika mereka terpilih tidak lagi berhubungan dengan konstituen, bisa jadi pemimpin yang dipilih berbeda dengan aspirasi rakyat sehingga tidak mempunyai wibawa dihadapan masyarakat," ujarnya.
"Ada rumus suara rakyat suara Tuhan, suara orang banyak itu suara kebenaran," katanya.
Ia menjelaskan pemilihan melalui DPRD belum tentu bagus sebab banyak juga yang mempunyai kepentingan tertentu sehingga kemungkinan biaya yang dikeluarkan justru menjadi lebih mahal dan uang hanya beredar di tempat itu saja.
Sebaliknya jika pemilihan dilakukan oleh rakyat terjadi sirkulat pro, artinya uang yang beredar akan menguntungkan masyarakat juga," katanya.
Ia mengharapkan pemilihan langsung tetap dilaksanakan, hanya saja DPRD dan pemerintah perlu membuat rencana strategis yaitu perencanaan pendidikan politik rakyat yang berkelanjutan dengan harapan mereka menjadi lebih cerdas berdemokrasi. (ANT213/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
Patut diketahui bahwa antara rakyat dengan kehidupan politik adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan.
Dengan demikian bukanlah sesuatu yang solutif kalau mengembalikan pilgub ke tangan DPRD.
DPRD pun tidak bisa menjamin untuk menemukan dan memilih pemimpin yang amanah sebagai mana yang dikehendaki rakyat.
JUstru, HARUS dicari SOLUSI dan SISTEM yang baik Pak.Menteri.
Terima Kasih.