"Pemberian pelayanan gratis persalinan kepada ibu melahirkan ini sasarannya untuk menurunkan tingkat kematian bayi dan ibu melahirkan guna memenuhi target MDGs (Millenium Development Goals)," kata Menteri Kesehatan Endang Sedyawati usai menjadi pembicara pada diskusi
"Meningkatkan Fungsi dan Peranan Klinik Keluarga Berencana menjadi Klinik Kesejahteraan Keluarga? di Gedung DPR, Jakarta, Jumat.
Pembicara lainnya pada diskusi tersebut adalah Kepala BKKBN Sugiri Syarief, anggota Komisi IX DPR Subagyo Partodiharjo, dan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, Nasaduddin Umar.
Endang menjelaskan, pelayanan persalinan gratis kepada ibu melahirkan dari keluarga tidak mampu yakni melahirkan di bidan, Puskesmas, maupun di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kamar kelas tiga untuk pelayanan persalinan normal, "caesar", ataupun mengalami komplikasi ketika melahirkan.
Menurut dia, untuk program pelayanan persalinan gratis Kementerian Kesehatan menganggarkan dana sebesar Rp1,45 triliun yang akan diberlakukan mulai 2011.
"Dalam program ini biaya persalinan ditanggung oleh pemerintah sehingga menjadi gratis bagi ibu yang bersalin," katanya.
Endang menambahkan, program ini sasarannya terutama kepada ibu melahirkan dari keluarga tidak mampu serta ibu melahirkan yang berdomisili di desa-desa terpencil yang tingkat kematian bayi dan ibunya masih tinggi.
Melalui program persalinan gratis ini, katanya, ke depan tidak boleh ada lagi bayi yang ditahan di tempat bersalin karena alasan biaya.
Menurut dia, Kementerian Kesehatan saat ini masih membuat aturan teknis soal prosedur maupun hingga anak ke berapa yang biaya persalinannya bisa ditanggung oleh pemerintah.
Dia berharap, aturan teknis itu bisa selesai pada September mendatang sehingga segera disosialosasikan sebelum diberlakukannya program persalinan gratis.
"Jangan mentang-mentang biaya persalinan ditanggung pemerintah lalu punya anak banyak hingga lima atau enam anak, itu resiko persalinannya tinggi," katanya.
(R024/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
