Jakarta (ANTARA News) - Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, usai melantik pejabat Eselon II di kementerian itu, mengatakan, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aulia Tantowi Pohan, yang dipenjara akibat tindak pidana korupsi, sudah dalam status bebas bersyarat.


"Sudah, sudah bebas bersyarat. Sekarang sudah tidak di LP (Lembaga Pemasyarakatan) lagi tapi sudah di rumah," kata Patrialis menjawab pers di Jakarta, Jumat.


Tidak hanya besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mendapat status bebas bersyarat. Menurut dia, tiga mantan Deputi Bank Indonesia lainnya, Maman H Somantri, Bun Bunan Hutapea, dan Aslim Tadjuddin juga kini berstatus sama.


"Setelah menjalani dua per tiga masa hukuman dan dikurangi remisi mereka masuk kualifikasi untuk menjadi bebas bersyarat," kata Patrialis.


Mereka berempat, lanjutnya, telah resmi berstatus bebas bersyarat sejak 18 Agustus.


"Dia (Aulia Pohan) boleh pulang ke rumah tapi tidak boleh ke mana-mana sampai masa tahanannya berakhir," kata Patrialis.


Namun demikian, ia mengatakan bebas bersyarat syaratnya harus juga sudah membayar semua denda kepada negara.


Aulia divonis empat tahun enam bulan oleh Majelis hakin Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atas kasus penyelewengan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) sebesar Rp100 miliar pada 2003.


Ia juga dijatuhi hukuman denda sebesar Rp200 juta subsider enam bulan kurungan. Menurut majelis hakim Tipikor, Aulia Pohan dan rekan-rekannya terbukti bersalah telah memperkaya orang lain.


Hal itu sesuai dengan dakwaan primer yakni Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor.


Namun demikian, keempat terdakwa itu tidak diharuskan mengganti kerugian negara sebesar Rp100 miliar, karena tidak terbukti memperoleh sesuatu ataupun keuntungan dari pengeluaran uang lewat YPPI tersebut.

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2010