Wakil Kepala PPATK Bidang Hukum dan Kepatuhan, Bambang Permantoro dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat, menyebutkan, penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Kepala PPATK Yunus Husein dan Deputy Director General Banking Supervisory Agency Director of Anti Money Laundering Department State Bank of Vietnam, Dao Quac Tinh di Jakarta pada 18 Agustus 2010.
Lingkup kerja sama antara PPATK dengan Financial Inteligent Unit (FIU) Vietnam antara lain masing-masing negara akan melakukan pertukaran informasi intelijen keuangan yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta tindak pidana lainnya yang terkait dengan kedua tindak pidana tersebut.
Informasi yang dipertukarkan bersifat rahasia dan merupakan kewajiban masing-masing lembaga untuk menjaga kerahasiaannya, tidak dapat dipergunakan sebagai barang bukti di pengadilan, tidak dapat diteruskan kepada pihak manapun tanpa izin tertulis dari pemilik informasi, serta masing-masing lembaga dapat menolak untuk memberikan informasi yang diminta apabila bertentangan dengan kepentingan negara masing-masing.
Dari sisi hukum Indonesia, kerja sama yang dilakukan merupakan implementasi dari Pasal 25 ayat 3 UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 (UU TPPU) yang mengatur bahwa PPATK dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dapat melakukan kerja sama dengan pihak yang terkait, baik nasional maupun internasional.
Vietnam merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 1986, Partai Komunis Vietnam menerapkan reformasi pasar bebas yang dikenal sebagai Doi Moi (Renovasi).
Meski kekuasaan negara tetap dominan, kepemilikan swasta atas pertanian dan usaha-usaha lainnya dapat dimungkinkan, serta deregulasi dan investasi asing terus dipacu oleh Pemerintah Vietnam.
Ekonomi Vietnam mencapai pertumbuhan cepat dalam produksi bidang pertanian dan perindustrian, konstruksi, perumahan, ekspor dan investasi asing. Vietnam sekarang adalah satu di antara negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi di dunia.
Sampai saat ini, PPATK telah menandatangani 37 nota kesepahaman dengan lembaga serupa di negara lain. Terakhir PPATK melakukan kerja sama dengan Unit Intelijen Keuangan (FIU) Qatar dan FIU United Arab Emirates, dan FIU Colombia pada tanggal Juni 2010.
PPATK telah pula melakukan kerja sama dengan 38 instansi terkait didalam negeri, seperti dengan Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan lain-lain.
(A039/B010)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2010
