"Potensi perantau Minang sangat besar. Bisa membantu kampung halaman dari sisi ekonomi, juga bidang pendidikan. Hal ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pembangunan daerah. Karena itu harus ada instansi yang mengelola," katanya di Padang, Sabtu.
Sebelumnya dalam struktur pemerintahan Provinsi Sumbar ada Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau yang bertugas untuk menjalin komunikasi dan mengelola potensi perantau Minang.
Namun dengan perubahan nomenklatur berdasarkan Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti dengan Pergub Nomor 74 Tahun 2020, maka biro tersebut diubah menjadi Biro Administrasi Pembangunan.
Mahyeldi menilai hal itu menjadi sebuah kerugian bagi Sumbar. Ke depan akan dikomunikasikan kembali dengan Kemendagri untuk mengakomodasi keberadaan instansi yang mengelola potensi perantau.
"Sekarang kita jalankan dulu yang ini. Namun secara bersamaan kami akan sampaikan hal ini pada Kemendagri agar potensi perantau ini tidak tersia-siakan," katanya.
Ia menyebut bantuan perantau, baik di berbagai provinsi di Indonesia maupun di luar negeri, sangat besar artinya untuk daerah. Banyak kerja sama antardaerah yang terlaksana karena peran perantau.
Karena itu, ke depan, selain instansi yang mengelola komunikasi dengan perantau, ia juga berencana untuk menunjuk individu sebagai perwakilan Pemprov Sumbar di berbagai daerah, termasuk luar negeri.
Hal itu sudah pernah dilakukannya sewaktu menjadi Wali Kota Padang dan memberikan dampak positif bagi daerah.
"Padang punya perwakilan di Norwegia, Australia, Belanda dan beberapa negara lain. Pemprov Sumbar juga akan mencoba menerapkan hal yang sama," katanya.
Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2021
