PDIP : Pemerintah Tidak Tegas Mengenai Batas Negara

Tanjungpinang (ANTARA News) - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik dan Hubungan Antar-Lembaga, Puan Maharani, mengatakan pemerintah tidak tegas mengenai batas-batas negara sehingga menimbulkan pelanggaran kedaulatan negara yang sudah berulang-ulang dilakukan negara lain.

"PDIP melihat pemerintah tidak tegas terhadap batasan-batasan kedaulatan negara," kata Puan Maharani usai menghadiri pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) di Tanjungpinang, Kamis.

Menurut dia, sampai saat ini, batas-batas negara dengan negara tetangga terutama dengan Malaysia masih belum jelas sehingga proses hukum terhadap pelangaran-pelanggaran tidak bisa dilakukan.

"Bagaiman proses hukum bisa dilakukan jika batasan-batasannya tidak jelas," kata anak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu.

Puan mengatakan batasan-batasan negara harus diperjelas oleh pemerintah agar proses hukum terhadap berbagai pelanggaran bisa diproses.

"Sejengkalpun tanah di republik ini harus jelas batasannya dimana, agar bisa diproses secara hukum jika terjadi pelanggaran," ujarnya.

Mengenai insiden penangkapan tiga pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh Malaysia akibat menangkap nelayan Malaysia yang mencuri ikan diperairan Bintan, menurut dia tidak bisa diproses hukum dengan baik akibat ketidakjelasan batasan wilayah negara itu.

"PDIP berharap pemerintah tegaslah dengan batas-batas kedaulatan negara," katanya.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Tedjo Edhi Purdijatno, juga mengatakan batas wilayah Indonesia dengan Malaysia belum jelas dan sedang dalam penyelesaian antara kedua negara.

"Yang sudah jelas batasannya baru dengan Singapura, dengan Malaysia sedang dalam proses dan diharapkan secepatnya batasan antara kedua negara bisa diselesaikan dengan baik," katanya.

Dia juga mengharapkan tidak terjadi pertikaian dilapangan dengan tidak jelasnya batasan wilayah kedua negara tersebut.

"Mudah-mudahan bisa diselesaikan secepatnya agar tidak terjadi pertikaiaan antara kedua negara," katanya.(*)

(ANT-029/R009)