Wapres Akui Pembangunan Kelautan Belum Maksimal

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Boediono mengakui pembangunan kelautan nasional belum maksimal baik secara ekonomi maupun pertahanan.

Dalam dialog dengan para peserta Program Pendidkan Regular Angkatan (PPRA) XLIV Lembaga Ketahanan Nasional di Jakarta, Kamis, ia mengatakan, pemerintah sangat ingin memaksimalkan pembangunan kelautan.

"Pemerintah sangat ingin pembangunan kelautan kita maju, tidak saja dari sisi pertahanan tetapi juga ekonomi. Termasuk dengan menambah kapal perang melalui program Korvet Nasional," katanya.

Pada kesempatan itu, Wapres menekankan, untuk membangun kekuatan pertahanan pemerintah telah menetapkan kebijakan revitalisasi industri pertahanan dalam negeri termasuk pembangunan kapal perang.

"Dalam revitalisasi industri pertahanan dalam negeri yang penting adalah penguasaan teknologi. Juga disesuaikan dengan kebutuhan yang ada," katanya.

Hal senada diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto yang mengatakan, program Korvet Nasional telah dilaksanakan sejak lima tahun silam.

"Namun, setelah kita mengirim teknisi kita ke Belanda, ada kendala dari pihak kita sendiri yakni PT PAL selain keterbatasan anggaran," ujarnya.

Indonesia sebelumnya telah membeli empat kapal perang Korvet jenis Sigma dari Belanda.

Untuk memenuhi kebutuhan kapal perang TNI Angkatan Laut, Kementerian Pertahanan memutuskan untuk mengadakan kapal perang sejenis dari PT PAL sejalan dengan program revitalisasi industri pertahanan dalam negeri.

Djoko menambahkan, pada jangka panjang untuk program pengadaan alat utama sistem senjata berskala besar akan dibiayai perbankan dalam negeri, sesuai dengan kemampuan teknologi yang dikuasai.
(T.R018/S018/P003)