BRIN: Pemerataan pendidikan-pengembangan SDM poin penting bagi Papua

Jakarta (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengatakan ada dua poin penting yang perlu diperhatikan dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) di tanah Papua, yakni pemerataan pendidikan dan pengembangan SDM yang menciptakan kompetisi secara sejajar.

"Pertama, terkait bagaimana pengembangan SDM di Papua harus jelas ada pemerataan terlebih dahulu, setidaknya sampai level sekolah menengah. Jadi dalam hal pendidikan perlu dipastikan pemerataannya. Semua memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan haknya, yaitu pendidikan," kata Kepala BRIN Laksana Tri Handoko dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menurut Handoko, pembangunan SDM, khususnya di Papua, menjadi salah satu isu penting dalam kaitannya untuk pemerataan pembangunan nasional.

Ia menuturkan perlu dilihat mengenai pola pengembangannya agar SDM Papua bisa berkembang dan mempunyai kesempatan berkompetisi secara sejajar dengan saudara-saudara lainnya se-Tanah Air.

Kepal BRIN mengatakan perlu adanya program afirmasi dengan prinsip tanpa menghilangkan adanya kompetisi sampai level tertentu, di mana SMA/SMK menjadi kunci utama, sehingga SDM Papua bisa segera masuk di berbagai sektor.

"Pendidikan itu harusnya memang perlu disesuaikan dengan karakter daerah, katakanlah karakter dan budaya daerah itu. Karena tidak harus juga mereka berada di kelas dari jam berapa sampai jam berapa, seperti halnya di tempat lain. Apalagi untuk tempat-tempat yang belum mengenali dan memahami pentingnya model sistem seperti itu," ujarnya.

Kepala BRIN menuturkan sejauh ini secara sistem, khususnya yang telah dilaksanakan pemerintah, seperti oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) sudah banyak melakukan program afirmasi, seperti dengan beasiswa khusus siswa-siswi Papua.

Kemudian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia juga telah banyak melakukan program afirmasi, misalnya melalui kebijakan perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi khusus dari Papua.

Kepala BRIN juga mengatakan diperlukan adanya program terkait pembinaan atau pendampingan lebih lanjut sehingga dapat menghasilkan SDM yang cepat beradaptasi dan memiliki kompetensi yang lebih andal.

"Karena kompetensi itu harus dibina, sebab tidak bisa seseorang selesai sekolah terus dianggap kompeten, setelah dia masuk pun harus ada pembinaan lanjutan. Pendidikan ini hanya sebagai modal saja. Berikutnya perlu ada pembinaan lebih lanjut, karena potensi SDM Papua sebenarnya tidak ada bedanya, sejauh yang saya ketahui," tutur Handoko.