PBB Nilai Kebijakan Ekonomi Belum Sesuai Konstitusi

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban menilai kebijakan di bidang ekonomi belum sesuai dengan amanat konstitusi atau UUD 1945, karena terlihat dari kebijakan ekonomi menganut sistem ekonomi terbuka atau liberal.

"Kami melihat kehidupan berbangsa dan bernegara sudah masuk dalam alam liberalisme," kata Kaban dalam pidato rekfleksi HUT ke-65 Kemerdekaan RI di Jakarta, Rabu.

Menurut Kaban, ekonomi pasar yang dianut saat ini berdampak menambah jumlah penduduk miskin dan menurunnya perekonomian bangsa. Bahkan, angka BPS yang mengatakan sekitar 30 juta jiwa lebih penduduk Indonesia berada dalam garis kemiskinan, angkanya lebih dari itu.

"Sebenarnya angka penduduk miskin kita jauh lebih dari data BPS," katanya.

Sementara itu, Sekjen DPP PBB Wibowo meminta kepada pemerintah untuk membebaskan bangsa ini dari praktik kemitraan global yang tidak adil dan hanya membuat bangsa ini tidak mandiri.

"Bebaskan rakyat indonesia dari kemiskinan, pengangguran, dan distribusi kekayaan yang disparitatif," katanya dalam membacakan 10 tuntutan pembebasan rakyat Indonesia.

Adanya kenaikan harga apalagi menjelang hari raya Lebaran hanya menambah beban kalangan rakyat tidak mampu. "Kami menuntut untuk dibebaskan beban kenaikan harga, pendidikan, dan kesehatan. Kami juga menuntut pemerintah untuk membebaskan eksploitasi asing dari sumber daya alam," ujar Wibowo.

Dia juga meminta untuk dibebaskannya politik Indonesia dari praktik kartelisasi, transaksional kekuasaan yang menghasilkan korupsi berkelanjutan.(*)
(ANT/R009)