Jakarta (ANTARA News) - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan bidang Hubungan Internasional dan Pertahanan Keamanan, Andreas Hugo Pareira, mengecam keras pola diplomasi barter pejabat RI dengan Malaysia tepat di hari kemerdekaan, 17 Agustus 2010.

"Pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkesan memberikan kado buruk di hari perayaan kemerdekaan Indonesia dengan membarter Petugas Penjaga Wilayah Perairan Perbatasan Indonesia yang ditangkap secara paksa oleh `Marine Polis`Malaysia dengan nelayan pencuri ikan," kata mantan Anggota Komisi I DPR RI itu kepada ANTARA News, di Jakarta, Rabu.

Model penyelesaian seperti ini, menurut DPP PDI Perjuangan, menunjukkan, pemerintah saat ini mengorbankan kedaulatan demi diplomasi seribu teman, tanpa musuh (thousand friends, zero enemy) yang dipidatonegarakan Presiden pada 16 Agustus 2010 di depan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI.

"Pemerintah mengorbankan Petugas Penjaga Perairan Perbatasan RI yang sedang menjalankan tugas demi citra dan pencitraan. Kami berpendapat, sikap lemah ini akan menurunkan moral petugas yang menjaga perbatasan, karena tidak dilindungi oleh Pemerintah yang tidak berkarakter," kata Andreas Pareira.

Ia mengemukakan, bangsa dan negara ini akan terus menerus dilecehkan oleh negara tetangga dan negara-negara di dunia, selama pemimpinnya tidak punya sikap dalam berdiplomasi, malah mengorbankan kedaulatan demi konsep politik luar negeri yang lemah karakter.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Ahmed Zaki Iskandar, mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI segera meminta penjelasan resmi pihak Malaysia mengenai insiden perbatasan di Perairan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tersebut.

"Kami tetap mengecam kerasa perlakuan aparat Kepolisian Malaysia yang telah menangkap dan menembakkan senjatanya di wilayah perairan Republik Indonesia," ujarnya.

Memurut Zaki Iskandar, harus ada penjelasan resmi, mengapa mereka melakukan dua tindakan brutal itu.

"Malaysia kami nilai sudah jauh melampaui toleransi sebagai negara sahabat. Mestinya, atas kejadian ini, Pemerintah RI harus menarik Duta Besar (Dubes) kita dari Malaysia. Ini sebagai bentuk protes keras kita terhadap perlakuan aparat Malaysia," katanya.

Zaki Iskandar juga meminta pihak Kemenlu RI jangan selalu bersembunyi di balik alasan belum adanya perjanjian formal tentang batas wilayah, karena jika ini terus jadi alasan, semakin banyak lagi berjatuhan korban di pihak Indonesia.
(T.M036/P003)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010