Penggerak Milenial sebut politik identitas momok indeks demokrasi

... Polarisasi itulah yang membuat masyarakat kita terpecah-belah dan secara tidak sadar akan menghancurkan bangsanya sendiri dari dalam...

Jakarta (ANTARA) - Penggerak Milenial Indonesia (PMI) menyebutkan politik identitas kurun waktu lima tahun belakang ini menjadi salah satu momok bagi indeks demokrasi Indonesia.

Koordinator Penggerak Milenial Indonesia (PMI), M Adhiya Muzakki, di Jakarta, Kamis, mengatakan, penurunan indeks demokrasi di Indonesia secara garis besar ditandai maraknya fenomena politik identitas, intoleransi, dan radikalisme.

Politik identitas itu memuncak mewarnai momentum politik sejak Pilkada DKI Jakarta 2017, Pemilu 2019, hingga pasca pemilu.

Baca juga: Maraknya politik identitas penyumbang penurunan indeks demokrasi

Polarisasi, kata dia, masih terjadi hingga hari ini. "Polarisasi itulah yang membuat masyarakat kita terpecah-belah dan secara tidak sadar akan menghancurkan bangsanya sendiri dari dalam," kata dia.

Keterpecahbelahan dengan identitas-identitas tertentu, misalnya etnis, suku, ras agama, budaya yang dipertentangkan tentu ikut membawa pengaruh buruk terhadap indeks demokrasi Indonesia belakangan.

Baca juga: Politik identitas "menggurita" akibatkan indeks demokrasi turun

Ia menyatakan, kehadiran ormas Hizbut Tahrir Indonesia yang menilai sistem pemerintahan demokrasi dan Pancasila adalah thaghut juga jadi ancaman serius terhadap demokrasi di Indonesia.

Ia juga menyinggung keberadaan salah satu organisasi massa berbasis agama yang dibubarkan pemerintah karena dinilai telah mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara.

Baca juga: Pentingnya tradisi berpikir rasional menyikapi persoalan demokrasi

Keseriusan pemerintah dalam upaya memberantas radikalisme, intoleransi di Indonesia, menurut dia, patut diacungi jempol. "Kami apresiasi upaya pemerintah atas keseriusannya memberantas ormas ormas intoleran berpaham radikal," ucapnya.

Ia berpendapat ke depan Indonesia masih akan menemui sejumlah tantangan. "Kami yakin, indeks demokrasi Indonesia akan membaik di sisa masa jabatan pemerintahan era Jokowi," ujarnya.

Ia mengutip The Economist Intelligence Unit pada laporan 2020, Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dengan skor 6,3 poin. "Dari segi peringkat, Indonesia masih tetap sama dengan tahun sebelumnya, namun skor itu menurun dari yang sebelumnya 6,48," kata dia.

Baca juga: Indeks Demokrasi Indonesia gambarkan keberadaan demokrasi di daerah

Ia menyebut hal itu angka terendah yang diperoleh Indonesia dalam kurun waktu 14 tahun terakhir. Namun menurut dia hal itu terhitung wajar, sebab secara global indeks demokrasi dunia menurun dibandingkan 2019.

"Rata-rata skor indeks demokrasi dunia tahun ini tercatat 5,37, menurun dari yang sebelumnya 5,44. Angka ini pun tercatat sebagai rata-rata skor terendah sejak EIU merilis laporan tahunannya pada 2006 silam," ujarnya.