Pemerintah Diminta Pro Aktif Tanggapi Insiden di Perairan NKRI

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Forum Studi Aksi Demokrasi (FOSAD) Faisal Riza Rahmat meminta pemerintah Indonesia agar bersikap pro aktif dan melakukan protes keras terhadap pelanggaran yang dilakukan pihak Malaysia di perairan Pulau Bintan, Provinsi Kepualauan Riau, Jumat (13/8).

Faisal mengemukakan hal kepada pers di Jakarta, Senin (16/8), terkait insiden di perairan NKRI yaitu Polisi Diraja Malaysia menembaki dan menahan tiga petugas pengawas laut dari Kementerain Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia yang saat itu sedang melakukan tugas penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.

Menurut Faisal, sikap tegas dan cepat itu harus segera dilakukan agar insiden serupa tidak kembali terulang.

"Pemerintah harus pro aktif dengan melayangkan nota protes secara resmi kepada pemerintah Malaysia. Hal ini penting agar bangsa Indonesia Iidak dianggap remeh dan terus diprovokasi oleh Malaysia," katanya menegaskan.

Dia menilai, saat ini pemerintah Malaysia khususnya Angkatan Bersenjata dan Polisi Diraja Malaysia menganggap remeh kekuatan NKRI. Oleh karena itu, mereka secara berulangkali berani berulah dan seolah menantang Indonesia.

"Tentu hal ini sangat memprihatinkan dan tidak boleh terus terjadi. Caranya, fungsi TNI dalam menjaga keutuhan dan keamanan NKRI harus dikembalikan seperti dahulu," ujarnya.

Faisal juga mengharapkan, Presiden sebagai panglima tertinggi TNI harus bersikap tegas agar prajurit TNI tidak gamang dalam melaksanakan tugas di lapangan.

"Fungsi TNI dalam pengamanan wilayah NKRI harus dikembalikan seperti semula. Untuk mengamankan laut kita, terjunkan KRI TNI AL, bahkan kalau perlu pasukan Marinir. Jangan polisi atau DKP, mereka kan sipil," katanya.

Faisal menambahkan, jika dalam waktu tiga sampai tujuh hari, pemerintah Indonesia tidak segera melakukan tindakan tegas kepada Malaysia, maka FOSAD sebagai bagian komponen bangsa Indonesia berencana akan melakukan aksi pemantauan terhadap warga Malaysia yang berada di Indonesia.

"Aksi tersebut akan kami lakukan sebagai bentuk protes terhadap Malaysia yang telah mengganggu kedaulatan NKRI," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) lewat juru bicaranya Teuku Faizasyah berjanji akan segera melayangkan nota protes kepada pemerintah Malaysia.

KBRI di Kuala Lumpur dan KJRI Johor Baru juga sedang mengusahakan pembebasan 3 petugas DKP dari penahanan pihak Malaysia. "Begitu data dan koordinat terkait lokasi insiden kita terima dari DKP, langsung kita sampaikan nota protes," ujar Faizasyah. (*)
(R009/K004/brt)