Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah mengharapkan tingkat kemiskinan pada 2011 akan turun menjadi berada di kisaran 11,5 hingga 12,5 persen.
"Berbagai program pengentasan kemiskinan, diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan tahun 2011 pada kisaran 11,5 hingga 12,5 persen," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RAPBN 2011 Beserta Nota Keuangannya di hadapan Sidang Paripurna DPR di Jakarta, Senin.
Pada 2009, tingkat kemiskinan tercatat mencapai 14,15 persen atau sebanyak 32,53 juta jiwa atau turun dibandingkan 2008 yang mencapai 15,42 persen. Pada 2010, pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun lagi menjadi 13 persen.
Menurut Kepala Negara, semua program pengentasan kemiskinan merupakan intervensi langsung negara, untuk memastikan agar manfaat pembangunan mengalir, dan tidak hanya menetes kepada rakyat.
"Ini adalah bagian dari upaya kita untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan (growth with equity)," kata Presiden.
Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja bantuan sosial pada RAPBN 2011 sebesar Rp61,5 triliun sebagai wujud keberpihakan kepada rakyat miskin (pro-poor).
Menurut Kepala Negara, di samping jumlah Rp61,5 triliun, pemerintah mengambil kebijakan untuk mengalihkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp16,8 triliun menjadi transfer ke daerah.
Dengan demikian, jumlah belanja bantuan sosial, termasuk yang dialihkan menjadi transfer ke daerah dalam tahun 2011, seluruhnya mencapai Rp78,3 triliun.
Program perlindungan sosial itu, lanjut Presiden, dititikberatkan pada sektor pendidikan, melalui kesinambungan program BOS, dan sektor kesehatan melalui program Jaminsn Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas),
Di bidang pendidikan, berbagai program perlindungan sosial itu, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas, daya jangkau, dan daya tampung pendidikan kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat miskin.
Di bidang kesehatan, berbagai program perlindungan sosial akan diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat miskin, termasuk pelayanan keluarga berencana.
Sementara itu, Presiden mengatakan, program-program yang berbasis pemberdayaan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pada, pada 2011 akan terus ditingkatkan baik jumlah maupun sasarannya.
Peningkatan program itu untuk memberikan akses yang lebih luas kepada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah agar makin dapat menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi, kata Presiden.
(A039/B010)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2010
