Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan, jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 mencapai 237,6 juta jiwa atau bertambah 32,5 juta dari tahun 2000.

"Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk nomor empat terbesar di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat," katanya saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-65 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung MPR/DPR Jakarta, Senin.

Presiden mengatakan, jumlah penduduk yang makin besar tersebut tentunya membawa tantangan untuk bekerja lebih keras meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan kesempatan kerja, menghilangkan kemiskinan, meningkatkan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan infrastruktur, dan memberikan pelayanan publik.

"Kita harus bekerja lebih keras mencapai sasaran Millennium Development Goals (MDGs) yang telah disepakati, mengelola pertumbuhan penduduk, dan harus benar-benar berhasil menciptakan keluarga sehat dan sejahtera melalui program keluarga berencana," ujarnya.

Ia mengatakan, melalui anggaran yang berkelanjutan, dalam lima tahun ke depan sampai 2014, pemerintah menyediakan dana Rp100 triliun atau Rp20 triliun setiap tahunnya bagi program kredit usaha rakyat (KUR).

"Kita berharap, kebijakan ini dapat menjadi langkah terobosan yang secara fundmental dapat menurunkan kemiskinan," katanya.

Presiden mengatakan, pada 2014 pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi mencapai target sebesar 7-7,7 persen, penciptaan 10,7 juta lapangan kerja baru, dan menurunkan tingkat kemiskinan menjadi sekitar 8-10 persen.

Target tersebut, tambahnya, dapat tercapai dengan meningkatkan investasi baik lokal maupun asing.

"Kita akan berikan jaminan kepada investor memperoleh kemudahan. Kita harus memastikan bahwa investasi itu dapat menggerakkan perekonomian nasional yang mampu menyejahterakan rakyat kita," ujarnya.

Presiden juga mengatakan, pemerintah akan melakukan upaya percepatan penyerapan anggaran terutama melalui penyeimbangan rasio di antara anggaran rutin dan pembangunan.

Penyerapan APBN dan APBD akan lebih ditujukan bagi stimulus pertumbuhan seperti infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat dan bukan pada biaya rutin, biaya administrasi, dan belanja barang yang kurang produktif.
(K007/A024)

Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2010