"Kami sudah menjadikan Tanjung Priok dan Tanjung Perak sebagai bagian dari `ASEAN Connectivity 2015`," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Surabaya, Sabtu.
Oleh sebab itu, pemerintah saat ini memberikan perhatian penuh pada dua pelabuhan utama di Indonesia itu.
"Tidak boleh lagi ada gangguan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak," katanya.
Hatta menyampaikan hal itu untuk menanggapi keluhan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, terkait lamanya proses kepabeanan.
"Barang-barang yang ada di Bea dan Cukai tidak bisa cepat keluar karena ada pemeriksaan secara menyeluruh yang dilakukan oleh petugas kepolisian," katanya.
Ia tak mempersoalkan upaya preventif petugas kepolisian terkait maraknya barang selundupan dan narkoba dari luar negeri. "Akan tetapi, kalau proses `clearence` sampai tujuh hari bisa tidak efektif," katanya.
Bahkan, lamanya proses kepabeanan itu, lanjut dia, berdampak pada harga barang. "Di Indonesia bagian timur harga barang bisa semakin mahal lagi. Ini bisa memicu terjadinya inflasi," katanya.
Pemerintah Indonesia akan mengajukan cetak biru "ASEAN Connectivity" terkait jalur transportasi dalam pertemuan keempat "ASEAN Economic Community" (AEC) di Danang, Vietnam, beberapa waktu lalu.
Menurut Hatta, proyek tersebut akan didanai oleh negara donor. Bahkan, Jepang sudah bersedia menyediakan sejumlah dana untuk membantu Indonesia merealisasikan program itu.
Dia mengatakan, Indonesia akan membangun tol trans Sumatera yang akan terhubung dengan transportasi air menuju ke Indonesia bagian timur.
Hatta juga mengaku, Indonesia telah menyetujui syarat beban untuk ASEAN, yaitu beban jalan yang sebelumnya hanya bisa menampung 8 ton dinaikkan kualitasnya menjadi 10 ton.
Selain itu, dia menjelaskan, pemerintah juga telah mempersiapkan 17 sektor yang berada di bawah pilar ekonomi yang disebut dalam "Blue Print AEC".(*)
(T.M038/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
