Pekerja distributor barang perlu diprioritaskan vaksin gotong royong

Distributor atau pengecer adalah jenis pekerjaan yang sehari-hari bertemu dengan banyak orang di pasar. Kita semua tahu bahwa pasar merupakan tempat ramai yang paling sulit menerapkan protokol kesehatan

Jakarta (ANTARA) - Industri terkait rantai pasok (supply chain) yang melibatkan banyak tenaga distributor dan pengecer barang perlu mendapatkan prioritas vaksin COVID-19, termasuk vaksin gotong royong, karena jenis pekerjaan tersebut memiliki frekuensi interaksi sosial yang tinggi dengan masyarakat di luar pabrik, kata Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran (Unpad), Yudi Mulyana Hidayat.

"Distributor atau pengecer adalah jenis pekerjaan yang sehari-hari bertemu dengan banyak orang di pasar. Kita semua tahu bahwa pasar merupakan tempat ramai yang paling sulit menerapkan protokol kesehatan," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, menanggapi program vaksin gotong royong yang segera akan dilaksanakan.

Ia menganggap bahwa penentuan prioritas kelompok industri yang divaksin perlu dilakukan secara transparan dan memperhitungkan faktor risiko berbagai jenis pekerjaan.

Selain pertimbangan padat karya dan zona merah, kata dia, karakteristik pekerjaan dalam industri juga perlu dijadikan pertimbangan dalam penentuan prioritas kelompok yang divaksin.

Selain itu, menurut dia, Kementerian BUMN juga dinilai perlu memrioritaskan vaksinasi pekerja industri yang terkait kesehatan.

Ia menyatakan produk-produk kesehatan seperti obat-obatan, vitamin, masker, hand sanitizer dan sabun dianggap perlu dijamin keberadaannya di pasar karena sangat diperlukan selama masa pandemi.

"Pada prinsipnya semua pekerja dan industri harus memiliki akses yang setara dalam vaksinasi. Tetapi, karena stok vaksin terbatas dan kebutuhan sangat tinggi, pemerintah dituntut untuk bijak dalam menentukan prioritas," kata Yudi Mulyana Hidayat.

Sebelumnya diberitakan penyuntikan perdana vaksinasi gotong royong direncanakan dilangsungkan di kawasan industri Jababeka pada Selasa (18/5) dan rencananya dihadiri Presiden Joko Widodo.