BRIN dorong peningkatan kapasitas RI untuk riset kedirgantaraan

Dengan adanya konsolidasi di dalam BRIN ini kita yakin bahwa kita akan mampu meningkatkan kapasitasnya untuk melaksanakan riset dan operasional kedirgantaraan itu

Jakarta (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong peningkatan kapasitas Indonesia dalam riset kedirgantaraan melalui konsolidasi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) ke dalam BRIN.

"Dengan adanya konsolidasi di dalam BRIN ini kita yakin bahwa kita akan mampu meningkatkan kapasitasnya untuk melaksanakan riset dan operasional kedirgantaraan itu melalui peningkatan 'critical mass' yang langsung bisa terjadi segera setelah BRIN ini kita harapkan beroperasi secara penuh dengan anggaran tunggal pada 1 Januari 2022," kata Kepala BRIN Laksana Tri Handoko dalam Focus Group Discussion (FGD) "Indonesian Space Agency Pasca-Pembentukan BRIN", di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan antariksa sebenarnya juga merupakan "ekonomi dan teknologi masa depan" di mana Indonesia tidak boleh ketinggalan, dan pada saat yang sama juga harus mencari, mengeksplorasi serta mengeksploitasi berbagai potensi dan kesempatan yang ada.

Menurut dia banyak hal yang sebenarnya harus eksplorasi dan dicari bersama sehingga bisa membawa riset di bidang kedirgantaraan ke level yang berbeda.

"Riset dan inovasi ini ke level yang berbeda tidak hanya sekedar 'call center' tetapi juga tidak hanya sekedar menjadi kebanggaan tapi memang bisa memberikan dampak riil yang signifikan," katanya.

Dia memberikan contoh stasiun pengamatan yang sedang dibangun bisa dijadikan sebagai stasiun pengamatan antariksa global sehingga melibatkan komunitas global, sedangkan untuk biodiversitas Cibinong Science Center (CSC) bisa diupayakan sebagai platform global untuk riset keanekaragaman hayati,

Sedangkan observatorium yang sedang dibangun di Kupang, NTT mungkin bisa menjadi platform global tertentu misalnya untuk riset antariksa, riset pengamatan langit dan sebagainya.

Dengan demikian, katanya, bisa dilibatkan banyak pihak yang bisa berkontribusi baik dari dalam maupun global, dan secara tidak langsung itu juga menimbulkan efek ekonomi jangka pendek bagi Indonesia.

Untuk itu, kata dia, salah satu katalis untuk mempercepat peningkatan riset di bidang kedirgantaraan ke level yang berbeda adalah harus segera menuntaskan rancangan peraturan pemerintah (PP) sebagai turunan dari Undang-undang Keantariksaan yang akan mengatur hal-hal seperti teknologi antariksa, kegiatan komersial keantariksaan, dan bandar antariksa.

"Harus kita percepat, kalau perlu tidak perlu makan waktu setahun itu bisa kita selesaikan misalnya PP terkait turunan dari Undang-undang Keantariksaan yang akan mengatur teknologi antariksa, kegiatan komersialnya dan juga bandar antariksa dan sebagainya sehingga kita akan siap pada saat kita melibatkan eksternal tadi," katanya.

Karena bagaimanapun juga antariksa itu bagian dari wilayah yurisdiksi dari suatu negara sehingga pengaturan ini memang sangat penting seperti halnya nanti pada saat kita akan mengeksplorasi potensi-potensi yang terkait dengan ketenaganukliran karena itu yang terkait keselamatan dan kedaulatan negara juga, demikian Laksana Tri Handoko.

Baca juga: Lapan: LPNK tidak dilebur ke BRIN