Pemerintah terapkan tes acak COVID-19 antisipasi lonjakan kasus

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan random test COVID-19 dan mandatory check COVID-19 sebagai upaya pencegahan peningkatan kasus COVID-19 pasca libur Lebaran 2021.

“Random-test diterapkan untuk perjalanan dari beberapa Provinsi di Pulau Jawa menuju Jakarta, sedangkan mandatory check untuk perjalanan dari Sumatera menuju ke Jawa dan Jakarta, yang diberlakukan mulai hari ini 15 Mei 2021,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin.

Menko Airlangga menjelaskan keputusan penerapan kebijakan tersebut merupakan hasil dari koordinasi antar instansi pusat dan daerah. Sejak 15 Mei 2021 telag berlaku mandatory check COVID-19 atas dokumen Rapid Test-PCR, Swab-Test Antigen dan GeNose di Pelabuhan Bakauheni untuk semua pelaku perjalanan, sesuai SE-13/2021).

Mandatory check COVID-19 diterapkan untuk arus balik dari wilayah di Pulau Sumatera ke Jakarta melalui penyeberangan Bakauheni – Merak dan akan dilakukan di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Lampung.

Baca juga: Jawa Tengah siaga atasi penularan COVID-19 dalam keluarga usai Lebaran

Sedangkan penerapan random test COVID-19 dilakukan untuk arus pergerakan masyarakat dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Barat menuju Jakarta, baik melalui Jalan Tol maupun Jalan Nasional).

Pengecekan random test COVID-19 dengan Rapid Test-Antigen ada di sekitar 21 lokasi titik pengecekan di seluruh Provinsi yang ada di Pulau Jawa menuju Jakarta dan terbagi dalam 2 kelompok. Untuk jalan tol Trans-Jawa yang dikelola Jasa Marga (dari timur menuju Jakarta) terdapat 18 lokasi, yakni 13 lokasi di rest area jalan tol, 4 lokasi di pintu masuk tol utama dan 1 lokasi di eks Gerbang Tol Cikarang Utama KM.31.

Sedangkan untuk jalan tol Jakarta-Merak (dari barat menuju Jakarta) terdapat 3 lokasi, yakni 2 lokasi di rest area KM.45 dan KM.68 dan 1 lokasi di pintu masuk Tol Cikupa.

Kemudian random test COVID-19 di jalan nasional, sementara diterapkan di 4 lokasi dan akan disesuaikan dengan update kondisi di lapangan berdasarkan laporan dari Ditlantas Polda. Lokasi tersebut adalah Jembatan Timbang Balonggandu, Karawang, Pos Tegal Gubug di Susukan, Cirebon , lokasi antara Indramayu – Jatibarang dan antara Sukabumi – Cianjur arah ke Jakarta.

“Informasi dari Kemenhub sudah lebih 1,5 juta orang yang melakukan perjalanan keluar Jakarta, karena itu perlu diantisipasi kembalinya pasca libur lebaran,” tutur Airlangga.

Semua gubernur di Sumatera dan Jawa diminta engambil tindakan untuk mencegah potensi peningkatan kasus COVID-19 dengan melakukan pemeriksaan secara ketat dokumen RT-PCR / Swab test Antigen / Genose setiap pelaku perjalanan arus balik di pos penyekatan dan titik pengecekan.

Baca juga: Menjaga Jawa tetap landai penyebaran COVID-19 pascalebaran

Di Lampung dibentuk Satgas Khusus Penanganan Arus Balik dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa, untuk melakukan mandatory-check terhadap dokumen RT-PCR / Swab Test Antigen / Genose setiap pelaku perjalanan arus balik di Pelabuhan Bakauheni.

Pelaku perjalanan pasca Idul Fitri dengan hasil positif COVID-19 wajib melakukan isolasi di tempat yang disediakan oleh Satgas Daerah, dengan rujukan ke fasilitas kesehatan setempat. Apabila dekat dengan daerah asal, pasien dapat kembali ke daerah asalnya, namun apabila dekat dengan Jakarta, pasien direkomendasikan ke Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Jakarta.

Terkait informasi terkini kasus COVID-19 di Indonesia, Airlangga menyatakan bahwa saat ini Indonesia relatif lebih baik dibandingkan dengan global. Persentase kesembuhan Indonesia 91,85 persen yang berarti lebih tinggi dari presentase kesembuhan global 86,92 persen.

Sedangkan persentase kasus aktif Indonesia 5,4 persen lebih rendah dari global 11 persen. Pada Mei 2021, kontribusi kasus positif COVID-19 nasional dari Pulau Jawa turun 11,06 persen. Sebaliknya, di Pulau Sumatera kontribusi kasus nasional naik 27,22 persen.

Angka kematian di Pulau Jawa menurun 16,07 persen dan sebaliknya Pulau Sumatera naik menjadi 17,18 persen. Bed Occupancy Rate (BOR) Nasional per 13 Mei 2021 adalah 29 persen. Namun adanya peningkatan eskalasi kasus positif di Sebagian besar provinsi di Sumatera mengakibatkan beberapa provinsi memiliki BOR yang cukup tinggi.

“Peningkatan ini harus terus diwaspadai. Namun di sisi lain, upaya-upaya pengendalian yang dilakukan tahun ini terbukti lebih efektif daripada tahun lalu,” kata Airlangga.