Partai Koalisi Tolak Keinginan Partai Demokrat

Jakarta (ANTARA News) - Partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah menolak keinginan Partai Demokrat mengenai wacana menaikkan "parliamentary threshold" atau PT dari 2,5 persen menjadi 5 persen.

Sekjen PAN Taufik Kurniawan kepada pers di Jakarta, Rabu mengatakan partainya dapat memahami keinginan Partai Demokrat yang akan memperjuangkan kenaikan "parliamentary threshold" menjadi 5 persen.

"Namun keputusan kenaikan itu hendaknya ditetapkan atas berbagai pertimbangan matang dan bukan dengan semangat mengeliminasi parpol-parpol yang perolehan suaranya dalam pemilu lalu lebih kecil," katanya.

Bagi Demokrat, kata Taufik, usulan itu bertujuan melakukan penyederhanaan parpol dan penyempurnaan sistem pemilu dalam revisi UU Pemilu nanti.

"Kami sepakat dengan Partai Demokrat bahwa jumlah parpol yang sekarang memang terlalu banyak dan tidak efektif bagi penguatan sistem presidensial,namun batasan PT tentunya harus dicari berdasarkan pertimbangan matang sehingga benar-benar merupakan angka yang paling optimal," ujar Taufik yang juga Wakil Ketua DPR RI

Ia mengatakan, tujuan memperkuat sistem presidensial jangan sampai mengabaikan suara rakyat yang diberikan kepada parpol-parpol kecil.

Menurut dia, PAN tidak akan terganggu dengan kenaikan PT sampai 5 persen, termasuk juga dengan usulan untuk mengurangi

jumlah kursi perdapil yang juga akan berdampak pada tingginya nilai satu kursi di setiap dapil.

"Kami melihat juga angka 3-8 kursi untuk setiap dapil adalah moderat. Kalau terlalu banyak jumlah kursi di tiap dapil juga menyusahkan. Namun di luar itu yang lebih penting adalah konsistensi bahwa suara harus habis dibagi di dapil," tegasnya.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI Marwan Ja`far menegaskan, menaikkan PT menjadi 5 persen tidak relevan karena tidak ada proses transformasi demokrasi. "Demokrasi harus gradual, tidak bisa semena-mena," tegasnya.

Bahkan, menurut dia, keran demokrasi harus dibuka lebar. Selain itu, jangan sampai suara rakyat menjadi sia-sia hanya karena alasan penyederhanaan parpol.

"Kalau PT dipaksakan naik 5 persen tanpa ada alasan yang rasional, bisa jadi justru akan menimbulkan eskalasi sosial dan politik. Ini yang harus dihindari bersama," katanya.

Ia berharap para elite politik bersikap negarawan dan tidak semena-mena.

Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saefudin mengatakan, sebenarnya angka PT saat ini yang direpresentasikan dengan jumlah fraksi di DPR sudah sangat maksimal. Sistem "check and balance" sudah berjalan baik dimana eksekutif maupun lelislatif tidak ada yang saling menguasai.

"Saya rasa kondisi saat ini sudah cukup optimal dan tidak perlu lagi diubah-ubah. Sistem sudah berjalan baik dimana terjadi `check and balance` antar lembaga negara," katanya.

Partai pemerintah juga tidak merasa terpojokkan dan partai oposisi dan koalisi pun dapat memainkan perannya masing-masing.

Lukman yang juga Wakil Ketua MPR ini mengatakan, peningkatan PT menjadi 5 persen akan menyebabkan perubahan yang terlalu ekstrim dimana apa yang terjadi di masa lalu ketika partai dipaksa bergabung menjadi hanya tiga partai, menyebabkan sistem juga tidak berjalan baik.

PPP sebagai partai yang memiliki pengalaman buruk dengan hal ini mengingatkan kepada partai laiinya untuk tidak melupakan sejarah.

Penyerdehanaan partai dengan cara drastis seperti di era Orde Baru akan membuat sistem oligarki dimana pengusaha dan penguasa akan lebih mudah bermain demi kepentingan mereka.

"Jika terlalu ekstrim juga perubahannya saya khawatir maka akan

lahir rezim ektrim yang baru sepeti ketika Orde Baru," katanya. (*)

(T.S023/R009)